Gugatan Yayasan Fort de Kock Bukittinggi Dikabulkan di Pengadilan

Majelis Hakim membacakan putusan perkara perdata Nomor : 28d/Pdt.G/2019/PN.Bkt di Pengadilan Negeri Bukittinggi, Rabu (11/03/2020)
Majelis Hakim membacakan putusan perkara perdata Nomor : 28d/Pdt.G/2019/PN.Bkt di Pengadilan Negeri Bukittinggi, Rabu (11/03/2020) (KLIKPOSITIF/Haswandi)

BUKITTINGGI, KLIKPOSITIF - Gugatan Yayasan Fort de Kock Bukittinggi dalam perkara perdata Nomor : 28d/Pdt.G/2019/PN.Bkt dikabulkan sebagian oleh majelis hakim di Pengadilan Negeri Bukittinggi, Rabu 11 Maret 2020.

Majelis hakim yang dipimpin oleh Hakim Ketua Supriyatna Rahmat dengan Hakim Anggota Maria Mutiara dan Dewi Yanti memberikan waktu 14 hari bagi para tergugat, yakni Tergugat 1 Syafri St Pangeran, Tergugat 2 Arjulis Dt Basa, Tergugat 3 M Nur Idris, Tergugat 4 Pemko Bukittinggi dan Tergugat 5 Notaris Tessi Leviano, untuk berpikir-pikir apakah menerima putusan ini atau melakukan banding.

baca juga: Antisipasi Corona, Puluhan ASN Hamil Dirumahkan Wali Kota Bukittinggi

Kuasa Hukum Penggugat, Didi Cahyadi kepada wartawan usai persidangan mengaku puas terkait hasil putusan sidang tersebut.

"Sangat puas, karena gugatan kita dinyatakan terbukti hampir 100 persen di luar sita jaminan, karena objek tersebut sudah terikat dengan tanah yang sudah pernah direalisasikan jual belinya dengan pemilik tanah asal. Artinya, apa yang menjadi gugatan kita dapat dibuktikan di persidangan, dikuatkan dengan dalil-dalil pembuktian yang diakui sebagai bukti yang syah, serta di dukung oleh keterangan ahli Dr. Kurniwarman, SH, M.Hum," ujar Didi Cahyadi.

baca juga: Ketua MUI Agam Meninggal Dunia

Menurutnya, terkait dengan perjanjian ikatan jual beli antara Yayasan Fort de Kock dengan Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3, kemudian dilegalisasi oleh Tergugat 4, dinyatakan sebagai bukti yang sempurna,

"Terkait rekonpensi dari Pemko Bukittinggi, ditolak semuanya. Artinya, tanah yang sekarang, sebahagian tanah yang dulu, yang terikat jual beli antara Yayasan Fort de Kock dengan Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3, pemilik asal tanah itu adalah sah milik Yayasan Fort de Kock Bukittinggi. Ini kado emas bagi STIKes Fort de Kock yang sekarang telah berubah nama menjadi Universitas Fort de Kock," ulas Didi Cahyadi.

baca juga: Universitas Fort de Kock Bukittinggi Produksi Ratusan Hand Sanitizer

Terkait permasalahan sertifikat yang sekarang dikuasai Pemerintah Bukittinggi, lanjutnya, karena berada di wilayah administrasi negara, maka itu harus ditangguhkan, karena menurutnya itu merupakan wewenang PTUN.

"Setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka kita akan mengajukan putusan ini yang nantinya putusan ini untuk menjadikan bukti yang sempurna kepada PTUN untuk meminta atau mengembalikan sertifikat tersebut ke Yayasan Fort de Kock," jelasnya.

baca juga: Ketua Mahkamah Konstitusi Sarankan Universitas Fort de Kock Bukittinggi Buka Fakultas Hukum

Mengenai dalil-dalil perbuatan Pemko Bukittinggi terkait objek tanah tersebut, menurut Didi Cahyadi, itu adalah perbuatan ilegal, karena menurutnya dari awal Pemko Bukittinggi sudah dinyatakan sebagai pembeli yang tidak beritikad baik.

Editor: Haswandi