Waspada COVID-19, Sekda Pessel Tegaskan Hal Ini Untuk ASN

Sekdakab Pesisir Selatan, Erizon
Sekdakab Pesisir Selatan, Erizon (Kiki Julnasri/Klikpositif.com)

PESSEL , KLIKPOSITIF - Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pesisir Selatan, Erizon menginstruksikan, kepala organisasi daerah (OPD) untuk tidak memperkantorkan lagi sejumlah Aparatur Sipil Negera (ASN) sakit menahun, perempuan hamil dan menyusui, selama masa darurat COVID-19.

Ia mengatakan, bakal memanggil dan mengevaluasi kepala OPD yang tidak memberlakukan instruksi tersebut. Sebab, hal itu sudah menjadi kebijakan, dan harus mesti diberlakukan.

baca juga: Kadis Perdagangan Padang: Kita Ingin Tes Swab hingga 2000 Orang

"Tentu saya panggil. Namun, sampai hari ini (Jumat 27 Maret 2020 lalu) belum ada yang mengadu. Nanti (kalau ada yang tidak memberlakukan) akan kita evaluasi lagi," ungkapnya saat dikonfirmasi KLIKPOSITIF , Jumat 27 Maret 2020.

Ia menjelaskan, sesuai ketentuan hal itu sudah diedarkan keseluruhan unit kantor dinas dan kantor pemerintah dilingkungan Pemkab Pessel , untuk segera diberlakukan.

baca juga: Kluster Pasar Raya Padang Telah Lakukan Tes Swab kepada 1772 Orang

"Pertama kebijakan itu sudah kita ederakan (dan diberlakukan untuk seluruh unit kantor di lingkungan Pemkab Pessel ," terangnya.

Selain, ASN yang sakit menahun, hamil dan menyusui. Hal itu, juga diberlakukan untuk ASN yang pernah kontak dengan Pasien Dalam Pengawasan (PDP) dan Orang Dalam Pemantauan (ODP).

baca juga: Lama di Rumah Akibat Pandemi, Guru di Pessel Kembali Bertugas ke Sekolah

Bahkan, selain itu, katanya Pemkab Pessel sudah tidak lagi memperbolahkan ASN, baik pejabat melakukan perjalanan dinas ke luar daerah . Sebab, hal itu untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19.

"Untuk ASN keluar daerah , dilarang. Itu sudah instruksi Pak Bupati langsung," tutupnya.

baca juga: 42 Hasil Tes Warga di Pessel Dinyatakan Negatif, 38 Orang Masih Menunggu

Diketahui instruksi tersebut, diberlakukan Pemkab Pessel sejak 27 Maret, hingga 9 April 2020 mendatang. Instruksi tersebut dimuat dalam SE nomor: 800/683/ BKPSDM 2020 yang ditandatangani Sekdakab Pessel , Erizon tanggal 26 Maret 2020.

Penulis: Kiki Julnasri | Editor: Eko Fajri