Tolak Darurat Sipil, Mardani Ali Sera: Pemerintah Blunder

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS)Mardani Ali Sera
Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS)Mardani Ali Sera (Net)

KLIKPOSITIF -Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS)Mardani Ali Sera, menolak kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang memutuskan untuk menerapkan pembatasan sosial berskala besar diiringi dengan kebijakandarurat sipildalam menghadapi pandemiVirus Coronaatau Covid-19.

Menurut Mardani, nantinya kebijakan darurat sipil hanya akan membuat pemerintah tidak fokus. Selain itu, kewenangan yang meluas karena darurat sipil berpotensi penggunaannya oleh pemerintah tidak terkontrol.

baca juga: BPJamsostek Cabang Padang Berikan Bantuan APD kepada RS Unand

"Darurat sipil memudahkan pemerintah menyadap, memeriksa hingga hentikan arus informasi bahkan menangkap bukan atas dasar melanggarsocial distancing. Kita tolak darurat sipil," kata Mardani dalam keterangannya, Selasa (31/3/2020).

Mardani meminta Jokowi mengedepankan opsikarantina wilayahataulockdownsebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan.

baca juga: PSBB Jilid III, Camat Payakumbuh Selatan Siap Disiplinkan Warga di 6 Kelurahan

"Pemerintah Blunder. Mestinya karantina wilayah (lockdown) berbasis UU No 6 Tahun 2018. Fokus paksa social danphysical distancingdengan disiplin ketat, sambil menjaga masyarakat berpenghasilan rendah terjamin pangan dan kesejahteraannya," ujar Mardani.

Sementara itu, anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PAN Saleh Partaonan Daulay juga meminta pemerintah memilih opsi karantina wilayah ketimbang kebijakan darurat sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya.

baca juga: DPRD Sumbar Sambut Baik Wacana Perda New Normal oleh Gubernur

Menurut Saleh, ada beberapa hal yang menjadikan kebijakan darurat sipil tidak tepat diambil dalam menghadapi pandemi Covid-19. Mulai dari status Virus Corona yang bencana non-alam hingga dasar hukum Perppu yang dibuat sejumlah adanya otonomi daerah.

"Penggunaan darurat sipil juga bertentangan dengan asas hukumlex specialis derogat legi generalis(hukum yang khusus dapat menyampingkan hukum yang umum). Undang-undang tentang Kekarantinaan Kesehatan lebih khusus membahas tentang kesehatan dan lebih sesuai dengan bencana yang dihadapi saat ini," tutur Saleh.

baca juga: Perpanjang PSBB, Pemkab Pasbar Persiapkan Hal Ini

Sebelumnya, Presiden Jokowi menyatakan saat ini perlu menerapkan kebijakan darurat sipil guna menangani pandemi Covid-19 di Indonesia.

Editor: Eko Fajri