Penundaan Pilkada 2020, Ini Respon KPU Pessel

Ketua KPU Pesisir Selatan, Epaldi Bahar
Ketua KPU Pesisir Selatan, Epaldi Bahar (Kiki Julnasri/Klikpositif.com)

PESSEL , KLIKPOSITIF - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat masih menunggu tentang teknis penundaan pelaksanaan Pilkada serentak 2020, semestinya dilaksanakan 23 September mendatang.

Ketua KPU Pesisir Selatan, Epaldi Bahar mengaku, masih belum menerima petunjuk teknis penundaan Pilkada 2020, yang sejatinya telah disepakati ditingkat pusat sebagai langkah dalam menyikapi perkembangan pandemi COVID-19 di Indonesia.

baca juga: Pasien Sembuh COVID di Pessel Bertambah Dua Orang, Total Jadi 15 Orang

"Pertama kami di daerah tentu, menunggu petunjuk lebih lanjut tentang teknis. Apalagi ini sudah menjadi kesempatan ditingkat pusat," ungkapnya saat dikonfirmasi, Selasa 31 Maret 2020.

Ia menjelaskan, dalam penundaan Pilkada yang telah di sepakati ditingkat pusat saat ini, diantaranya ada beberapa kosekuansi yang harus menjadi pertimbangan selain soal sampai kapan waktu penundaan, juga soal pemanfaatan anggaran Pilkada yang telah disahkan.

baca juga: Hanyut di Bendungan Lesung Air, Seorang Remaja Pessel Ditemukan Meninggal

Sebab, penundaan sendiri artian, bukanlah dalam pembatalan atau pengulangan. Tetapi sebagai lanjutan tahapan yang belum terlaksana. Sehingga, KPU pusat masih belum memutuskan dan masih memberikan opsi jadwal sebagai pertimbangan.

"Makanya ada tiga opsi yang diusulkan oleh KPU, satu ditunda hingga Desember 2020, Maret 2021 atau September 2021. Karena dengan penundaan, hari H akan bergeser. Jadi kita tunggu keputusan, bagaimana penerapan sampai ke bawah," ujarnya.

baca juga: Lama di Rumah Akibat Pandemi, Guru di Pessel Kembali Bertugas ke Sekolah

Selain soal waktu penundaan, KPU Pessel masih menunggu aturan dari Pemerintah pusat soal anggaran Pilkada yang digunakan atau yang bisa direalokasi untuk penaganan Pandemi COVID-19.

Katanya, jika penundaan berakhir hingga Desember 2020 atau Maret 2021, tentu harus ada pertimbangan. Sebab, anggaran yang dipakai masih anggaran ditahun sama. Jika, direalokasi tentu akan membuat daerah untuk mencari talangan kembali.

baca juga: 42 Hasil Tes Warga di Pessel Dinyatakan Negatif, 38 Orang Masih Menunggu

"Kalau seandainya pilihan pemerintah di Desember 2020 atau Maret 2021, tentu perlu dipertimbangkan. Karena anggaran yang dipakai tetap tahun ini. Tapi, kalau

September 2021 logis, karena tidak digunakan dalam waktu dekat," jelasnya.

Sementara, terkait anggaran yang sudah digunakan KPU Pessel , Epaldi Bahar menyebut, belum banyak terpakai. Sebab, saat ini hanya beberapa tahapan yang sudah terlaksana. Dan jika dikalkusikan hanya mencapai Rp1,5 miliar, dan angka itu paling banyak digunakan untuk biaya honorer petugas adhoc.

"Jadi ada sekitar Rp34 miliar lagi, karena totalnya Rp35,5 miliar. Dan jika, memang keputusan sudah clear dan Pemda membutuhkan, KPU Pessel siap merealokasi kembali," terangnya.

Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) bersama DPR dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sepakat menunda hari pemungutan suara pemilihan kepala daerah daerah (pilkada). Penundaan disepakati terkait semakin meluasnya wabah Covid-19 di Indonesia, yang diambil dalam rapat dengar pendapat (RDP) yang digelar Komisi II DPR bersama KPU dan Kemendagri, Senin 30 Maret 2020 lalu.

Penulis: Kiki Julnasri | Editor: Eko Fajri