Puluhan Ribu Narapidana Akan Dibebaskan Dampak COVID-19, Negara Hemat Rp260 Miliar

Ilustrasi
Ilustrasi (Suara.com)

KLIKPOSITIF - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengatakan negara hemat Rp 260 miliar saat 30 ribunarapidanadibebaskan karena wabah corona .

Hal itu dinyatakan Direktur Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja Produkasi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Yunaedi.

baca juga: Rumah Ibadah Akan Dibuka Secara Bertahap di Daerah Zona Hijau

Kata dia duit itu berasal dari anggaran kebutuhan warga binaan pemasyarakatan (WBP).

"Penghematan anggaran kebutuhan warga binaan pemasyarakatan mencapai Rp260 miliar," kata Yunaedi dalam keterangan tertulisnya, Rabu (1/4/2020).

baca juga: Masjid di Tanah Datar Mulai Laksanakan Salat Jumat

Duit itu tersebut merupakan hasil penghitungan dari 270 hari dari April sampai Desember. Lalu dikalikan Rp 32 ribu biaya hidup makan, kesehatan, pembinaan dan lain-lain. Kemudian dikalikan 30.000 orang.

Selain menghemat anggaran, Yunaedi juga menilai pembebasan narapidana dan anak tersebut juga akan berdampak pada turunnya angka kelebihan kapasitas atau overcrowding di dalam lembaga pemasyarakatan, rumah tahanan negara, dan lembaga pembinaan khusus anak (LPKA).

baca juga: Positif Covid-19, BM Sempat Mengikuti Rapat di Kantor Bupati dan DPRD Solsel

Sebelumnya, Kemenkumham menyatakan akan membebaskan sekitar 30.000 narapidana dan anak dari lembaga pemasyarakatan, rumah tahanan negara, dan lembaga pembinaan khusus anak (LPKA) melalui asimilasi dan integrasi terkait dengan pencegahan dan penanggulangan penyebaran COVID-19.

Pembebasan 30.000 narapidana dan anak tersebut setelah Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menandatangani Keputusan Menteri (Kepmen) Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak melalui asimilasi dan integrasi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran COVID-19.

baca juga: Suara Kader Partai, Prabowo Bakal Kembali Jabat Ketum Gerindra

Dalam kepmen itu dijelaskan sejumlah ketentuan bagi narapidana dan anak yang dibebaskan melalui asimilasi. Pertama, narapidana yang dua pertiga masa pidananya jatuh sampai dengan 31 Desember 2020, dan anak yang setengah masa pidananya jatuh sampai dengan 31 Desember 2020.

Narapidana dan anak yang tidak terkait dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, tidak sedang menjalani subsider dan bukan warga negara asing.

Selanjutnya, asimilasi dilaksanakan di rumah. Surat keputusan asimilasi ini diterbitkan oleh kepala lapas, kepala LPKA, dan kepala rutan.

Adapun ketentuan bagi narapidana dan anak yang dibebaskan melalui integrasi (pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, dan cuti menjelang bebas), yakni narapidana yang telah menjalani dua pertiga masa pidana, serta anak yang telah menjalani setengah masa pidana.

Usulan dilakukan melalui sistem database pemasyarakatan serta surat keputusan integrasi diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan.

Sumber: Antara/suara.com

Editor: Eko Fajri