Senin, Pegawai Pemkab Agam Mulai Bekerja dari Rumah

Bupati Agam Indra Catri
Bupati Agam Indra Catri (Ist)

AGAM , KLIKPOSITIF - Pemerintah Kabupaten Agam mengeluarkan kebijakan pegawai bekerja dari rumah (Work From Home). Kebijakan yang ditetapkan untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19 mulai berlaku, Senin 6 April 2020 sampai pemberitahuan selanjutnya.

Kebijakan itu sesuai dengan Surat Edaran Bupati Agam nomor 800/938/BPKSDM-2020 tentang Penyesuaian sistem kerja Pegawai Aparatus Sipil Negara dan Aparatur Pemerintahan Nagari dalam rangka pencegahan Virus Corona (Covid - 19) di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Agam .

baca juga: Polres Sijunjung Serahkan Bantuan 10 Ton Beras ke Masyarakat Terdampak COVID-19

"Sejak kemarin-kemarin kerja dari rumah sudah mulai. Terutama ibu hamil, pegawai usia di atas 50 tahun dan pegawai yang memiliki riwayat kesehatan kurang baik. Tapi formalnya dimulai Senin lusa," kata Bupati Agam Dr Indra Catri menjawab KLIKPOSITIF .COM, Jumat 3 April 2020.

Dalam surat edaran bupati itu dijelaskan, ASN dan aparatur pemerintahan nagari, dapat menjalankan tugas kedinasan dengan bekerja dari rumah. Pengaturannya diserahkan ke kepala OPD dan wali nagari masing-masing sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan.

baca juga: Update COVID-19 Sumbar per 5 Juni, Positif 607, Sembuh 333, Meninggal 27

Namun, bagi tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat, tetap melaksanakan tugas seperti biasa. Begitu juga bagi pegawai yang bekerja sebagai sopir, petugas kebersihan, dan petugas operasional lainnya yang pekerjaannya tidak dapat dikerjakan dari rumah, pekerjaan tugasnya disesuaikan dengan kebutuhan.

"Ingat tetap berada di rumah. Jangan pergi kemana-kemana," tegas Indra Catri .

baca juga: Belajar Daring Tak Efektif di Siberut, Kendala Internet, Guru dan Siswa Tak Punya Smartphone

Dalam pelaksanaannya, para kepala OPD atau atasan langsung dari ASN bertanggung jawab dalam pendistribusian dan pengendalian pelaksanaan tugas. Sedang untuk absensi pegawai, dilakukan melalui grup whatsApp masing-masing OPD dengan cara melaporkan status kehadiran pada jam masuk dan jam pulang.

"Namun, dalam keadaan mendesak, pegawai dapat dipanggil kembali ke kantor. Jadi, selama jam kerja, pegawai diwajibkan mengaktifkan handphonenya, agar mudah dihubungi. Selama pelaksanaan tugas kedinasan dari rumah, pegawai tidak diizinkan keluar daerah tanpa izin pimpinan," ujarnya.

baca juga: Rumah Ibadah Akan Dibuka Secara Bertahap di Daerah Zona Hijau

Editor: Rezka Delpiera