Mahfud: Pemerintah Tak Bebaskan Napi Korupsi,Bandar Narkoba dan Teroris

Menkopolhukam Mahfud MD
Menkopolhukam Mahfud MD (net)

KLIKPOSITIF - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengatakan pemerintah tidak berencana memberi remisi atau pembebasan bersyarat kepada narapidana teroris, korupsi atau bandar narkoba.

"Agar clear ya, sampai sekarang pemerintah tidak merencanakan mengubah atau merevisi PP 99 tahun 2012. Sehingga tidak ada rencana memberi remisi atau pembebasan bersyarat kepada pelaku atau kepada narapidana korupsi juga terhadap teroris, juga tidak ada terhadap bandar narkoba," ujar Mahfud dalam videonya, Sabtu (4/4/2020) malam.

baca juga: Bupati Lima Puluh Kota Canangkan Era Kenormalan Baru di Lima Puluh Kota.

Mahfud mengakui pada pekan lalu, memang ada keputusan memberikan remisi dan pembebasan bersyarat kepada narapidana dalam tindak pidana umum,

"Bahwa itu tersebar di luar itu mungkin ada aspirasi masyarakat kepada Kemenkumham, kemudian Kemenkumham menginformasikan bahwa ada permintaan masyarakat atau sebagian masyarakat untuk itu," ucap dia.

baca juga: Pulang dari Jakarta, Seorang Warga Sungai Geringgiang Pariaman Positif COVID-19

Mahfud menegaskan, pemerintah tetap berpegang pada sikap pemerintah pada tahun 2015. Mahfud menuturkan pada tahun 2015, Presiden sudah menyatakan tidak akan mengubah dan tidak punya pikiran untuk merevisi PP Nomor 99 Tahun 2015.

"Jadi tidak ada sampai hari ini itu rencana memberikan pembebasan bersyarat kepada napi koruptor, napi Terorisme, dan napi bandar narkoba, tidak ada. Alasannya, PP-nya itu pertama khusus sudah ada bahwa itu berbeda dengan napi yang lain. Lalu yang kedua tindak pidana korupsi itu tidak uyu-uyuan juga sih tempatnya sudah sudah bisa melakukan physical distancing. Malah diisolasi di sana lebih bagus daripada di rumah," katanya," ujarnya.

baca juga: Bertambah 993 Orang, 30.514 Orang Positif Corona di RI

Sebelumnya, Kementerian Hukum dan HAM, pada Rabu (1/4/2020) menginstrusikan kepada Lapas, Rutan hingga Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) untuk membebaskan 30 ribu narapidana dewasa dan anak sesuai keputusan menteri terkait wabah virus corona atau Covid-19.

Adapun pembebasan ribuan napi dengan sejumlah persyaratan yang telah tertuang dalam keputusan menteri atau kepmen. Puluhan ribu napi tersebut diusulkan asimilasi di rumah serta mendapat hak integrasi berupa pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat, khususnya yang masa 2/3 pidananya jatuh pada 1 April 2020 hingga 31 Desember 2020 serta tidak terkait dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2019 dan bukan warga negara asing.

baca juga: Tidak Perlu Keluar Rumah, Masyarakat yang Butuh Produk Pertamina Bisa Dipesan Melalui PDS

Editor: Ramadhani