Sumbar Menunggu Persetujuan Pusat untuk Penerapan PSBB

Gubernur Sumbar Irwan Prayitno
Gubernur Sumbar Irwan Prayitno (Istimewa)

PADANG, KLIKPOSITIF - Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno mengaku, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) telah mengajukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Ajuan PSBB tersebut sedang dikaji oleh pemerintah pusat apakah Sumbar sudah mendesak untuk diterapkan PSBB atau belum.

baca juga: Penjelasan Ahli Epidemiologi Unand Terkait Positif COVID-19 Tanpa Riwayat Kontak dan Perjalanan

"Setelah Dzuhur nanti (hari ini), kami akan Video Conference bersama Mendagri, Menkopolhukam, Menkeu, Mensos, Mendes PDT, terkait implementasi PSBB ini. Kita tunggu keputusan pusat," ujarnya, Kamis, 9 April 2020.

Menurutnya, di Sumbar telah terjadi peningkatan dan penyebaran kasus COVID-19 yang signifikan. Data terbaru, sudah 26 orang yang positif virus berbahaya itu dan 2 orang meninggal dunia.

baca juga: Pemerintah Akan Terbitkan Protokol Kesehatan bagi Atlet

"Saya perlu menetapkan PSBB untuk Sumbar dalam rangka percepatan penanganan COVID-19. Namun tentu saja harus diusulkan ke pusat untuk dapat persetujuan. Kalau disetujui, maka kita akan menyiapkan segala sesuatunya sesuai aturan sesegera mungkin" tegas Irwan.

Dilanjutkannya, perkiraan puncak penyebaran COVID-19 di Sumbar diprediksi terjadi di bulan Mei 2020. Kemudian mulai menurun di bulan Agustus. Hal ini di sebabkan karena pada bulan Juni dan Juli Sumbar akan dibanjiri para perantau yang pulang ke daerah asalnya. Untuk itu perlu diantisipasi agar penyebaran virus corona tidak masuk ke Sumbar.

baca juga: Indonesia Gandeng China dan Korea Kembangkan Vaksin COVID-19

"Kita tidak boleh lengah, jangan sampai tidak terawasi, perlu disiplin dalam bekerja. Termasuk masyarakat harus bisa bekerjasama dengan semua pihak, agar semua pergerakan COVID-19 bisa terpantau," tukasnya.

Untuk diketahui, berdasarkan PP Nomor 21 Tahun 2020 Pasal 1, dijelaskan bahwa Pembatasan Sosial Berskala Besar adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

PSBB dilakukan untuk mencegah kemungkinan penyebaran virus corona . Sementara untuk aturan penerapan PSBB sendiri tertuang dalam aturan PMK Nomor 9 Tahun 2020.

baca juga: Polres Sijunjung Serahkan Bantuan 10 Ton Beras ke Masyarakat Terdampak COVID-19

Dimana, dalam Pasal 2 dijelaskan bahwa untuk dapat ditetapkan PSBB, suatu wilayah provinsi/kabupaten/kota harus memenuhi dua kriteria.

Kriteria tersebut yakni, jumlah kasus atau jumlah kematian akibat penyakit meningkat dan menyebar secara signifikan dan cepat ke beberapa wilayah serta terdapat kaitan epidemiologis dengan kejadian serupa di wilayah atau negara lain.

PSBB akan diberlakukan selama masa inkubasi terpanjang, yaitu 14 hari. Jika masih terdapat bukti penyebaran berupa adanya kasus baru, dapat diperpanjang dalam masa 14 hari sejak ditemukannya kasus terakhir. (*)

Editor: Joni Abdul Kasir