Pandemi Covid-19 Timbulkan Dilema Ekonomi

Ilustrasi
Ilustrasi (Net)

KLIKPOSITIF - Anggota Komisi XI DPR RI Ramson Siagian menilai dampak pandemi Covid-19 memaksa Pemerintah dan masyarakat menghadapi dilema.

Hal tersebut dilihatnya sejak awal Rapat Kerja virtual antara Komisi XI DPR RI dengan jajaran Kementerian Keuangan, Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) beberapa waktu lalu. Berdasarkan perkembangan data yang disampaikan dalam rapat tersebut, dirinya menarik kesimpulan bahwa dampak ekonomi Covid-19 akan menimbulkan 'dilema ekonomi'.

baca juga: Ketua DPR: Pemerintah Harus Dengarkan Aspirasi Masyarakat Sebelum Terapkan 'New Normal' Sekolah

"Ini antara memilih rakyat tetap berada di rumah untuk waktu yang lama atau PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar)ketat, atau rakyat untuk usia tertentu tetap produktif atau semi-herd immunity, atau semua dilepas terbuka atauherd immunity? Ini memang menjadi 'dilema' yang sangat sulit untuk diputuskan tetapi memerlukan keputusan," kata Ramson dalam keterangan tertulisnya dilansir dari laman Parlementaria.

Pada salah satu rapat virtual Komisi XI DPR RI beberapa waktu lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sempat memaparkan bahwa proyeksi pertumbuhan ekonomi skenario berat berada pada level 2,3 persen dan skenario sangat berat sekitar -0,4 persen (minus 0,4 persen). Dalam kesempatan tersebut juga, disampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi China kuartal pertama 2020 sekitar -6, persen (minus 6,5 persen).

baca juga: Kerusuhan Meluas, Ini Nasib WNI di Ameriksa Serikat

"Saya sampaikan kepada Menkeu, untuk sekarang ini tidak perlu terlalu fokus ke proyeksi pertumbuhan ekonomi, tetapi bagaimana agar puluhan juta rakyat Indonesia yang bekerja di sektor informal dan formal yang kehilangan pendapatan dapat memperoleh bantuan sosial dan lain lain dengan tepat sasaran," imbuh Ramson.

Politisi Fraksi Partai Gerindra tersebut lantas menilai akan sulit membuat proyeksi pertumbuhan ekonomi dengan PSBB yang ketat. Sebab dengan masyarakat yang tinggal diam di rumah maka potensial pergerakan ekonomi sekitar 75 persen berhenti. "Bagaimana membuat target pertumbuhan ekonomi? Sementara masyarakat pada berhenti di rumah," lanjut Ramson.

baca juga: Angka Kesembuhan Pasien Covid-19 di Malaysia Hampir 82 Persen

Jika dianalisis lebih dalam, Ramson mengatakan bahwa hingga kini belum ada teori-teori ekonomi dan pemikiran pada ekonom yang berdasar pada asumsi berhentinya kegiatan konsumsi masyaraakt dalam waktu lama. Menurutnya, sistemlockdowndi sejumlah negara di dunia jelas berdampak sekitar 75 persen terhadap mendeknyaglobal demand and supply. Sehingga, penerapan PSBB ketat di Indonesia juga berpontensimenghentikan sekitar 75 persendomestic demand and supply.

"John Maynard Keynes pemikir ekonomi yang banyak pengikutnya itu mengupas cukup panjang halthe propensity to consumeuntuk mendorong peningkatanthe aggregate demand, apalagi saat lesu perekonomian dan atau saat ada resesi, tapi tidak satu asumsipun teori tersebut menjelaskan bagaimana kalau masyarakat berhenti di rumah untuk waktu yang lama," papar Ramson.

baca juga: Habib Aboebakar Sayangkan Dua Kado Pahit di Hari Lahir Pancasila

Meski perkembangan teknologi informasi dan internet tidak dapat dihindari, Ramson menilai penggunannyatetap masih juah dari kegiatan ekonomi yang berjalan normal. Ia memperkirakan dengan masyarakat tetap tinggal di rumah kegiatan ekonomi hanya sekitar 25 persen dari normal. Belum lagi terjadinya peningkatan puluhan juta pengangguran dari sektor informal maupun formal, dan paralel bertambah juga puluhan juta penerima bantuan sosial (bansos).

"Jika dilihat dari salah satu rumusan basis makro ekonomi Y = C +I+G+(NX), dengan posisi PSBB ketat, yang bisa didorong hanya konsumsi (C) itupun sangat terbatas, baik oleh yang punya 'incomeditambahsaving' ataupun yang hanya punya 'incomecukup' serta yang dari BLT (bansos)," jelas legislator dapil Jawa Tengah X itu.

Lebih lanjut, Ramson menjelaskan ketika masyarakat yang memilikiincome(pendapatan) ditambah dengansaving(simpanan) atau memiliki pendapatan yang cukup saja, peningkatan konsumsi (C) dalam masa PSBB yang ketat sangat terbatas. Sementara, meningkatnya penerima bansos apabila menyentuk50 persen dari penduduk Indonesia, maka potensi belanja negara (G) akan meningkat signifikan mengingat belanja pegawai dan belanja barang terbatas tetap berjalan.

Disisi lain, belanja negara serta sektor swasta dalam negeri dan luar negeri untuk mendorong investasi (I) dinilainyakurang berfungsi. Sementara, transfer penerimaan negara juga akan menurun tajam karena bukan hanya pajak langsung yang menurun akibat potensi banyaknya perusahaan yang akan mengalami kerugian. "Tapi pajak tidak langsung pun akan menurun tajam dengan berhentinya sekitar 75 persenaggregate demand dan supply. Jelas, Pemerintah dan masyarakat akan dihadapkan dengan dilema," pungkasnya.

Editor: Eko Fajri