HTI Sumbar Gelar Aksi Dugaan Penistaan Agama oleh Ahok di Padang

"Ormas Islam Hizbut Tahrir Sumbar menggelar aksi tersebut dengan melakukan longmarch sepanjang 5 Kilometer di jalanan Kota Padang"
Demo HTI Sumbar di Padang terkait dugaan penistaan agama oleh Ahok. (KLIKPOSITIF/Halbert Chaniago)

PADANG, KLIKPOSITIF -- Tidak hanya di Jakarta, demo mengutuk dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Guberbur DKI, Basuki Tjahaja Purnama juga digelar, Jumat 14 Oktober 2016 sore. Kali ini, Ormas Islam Hizbut Tahrir Sumbar menggelar aksi tersebut dengan melakukan longmarch sepanjang 5 Kilometer di jalanan Kota Padang.

Aksi tersebut dimulai dari Mesjid Nurul Iman dan berjalan melalui Jalan Sudirman menuju Plaza Andalas. Sambil membawa spanduk yang bertuliskan "Tangkap & Hukum Penghina Al-Quran", mereka menyerukan hukuman untuk si penista agama. Di depan Plaza Andalas, mereka melakukan orasi dan mengajak umat Islam untuk menolak hal tersebut.

"Kami mengutuk Ahok yang telah melakukan pelecehan terhadap kitab suci dan seluruh umat Muslim harus tergugah dalam hal ini," teriak massa yang ikut dalam aksi tersebut.

Juru bicara Hizbut Tahrir Indonesia, Muhammad Ismail Yusanto mengatakan, Gubernur DKI Jakarta itu harus dihukum sesuai Undang-undang yang berlaku. Dalam pernyataannya, Hizbut Tahrir Indonesia menyatakan 4 sikap. Salah satunya mengutuk dengan keras pelecehan terhadap Al Qur'an yang dilakukan oleh Ahok sebagai tindakan yang sama sekali tidak bisa diterima.

Ahok secara sadar telah menyatakan bahwa orang yang memilih dirinya karena dasar Al Maidah ayat 51 telah dibodohi. "Itu artinya, Ahok telah secara nyata menyebut Al Qur'an sebagai sumber kebodohan dan siapa yang menyampaikan ayat tersebut juga dikatakan telah melakukan pembodohan," tuturnya.

Hal kedua mereka menuntut aparat berwenang untuk segera bertindak mengusut tuntas tindakan penghinaan terhadap Al Qur'an yang telah dilakukan oleh Ahok.

"Kalau kita merujuk Kitab Undang-undang Hukum Pidana pasal 156 huruf a dan Undang-undang nomor 1/PPNS/1965 tentang penyalahgunaan atau penodaan agama, perbuatan Ahok ini secara sah dan meyakinkan telah melanggar dan harus ditindak," lanjutnya.

Tuntutan ketiga adalah ketidakpantasan Ahok untuk ... Baca halaman selanjutnya