Pakar Komunikasi Minta Media Buat Kode Etik Peka Gender

"Jika media membuat kode etik yang peka terhadap gender, maka akan merubah paradigma jurnalis untuk mengkontruksi gender ke dalam sebuah pemberitaan"
Berta Sri Eko Murtiningsih (kanan) saat menjadi pembicara pada Pelatihan Media Tentang Gender di Hall Dewan Pers, Jakarta, Kamis, 14 April 2016. (Elvia Mawarni / KLIKPOSITIF )

KLIKPOSITIF - Pakar Komunikasi Berta Sri Eko Murtiningsih meminta media untuk membuat kode etik atau regulasi yang peka terhadap gender supaya komposisi jurnalis laki-laki dan perempuan seimbang.

Kemudian, dosen tetap di Universitas Multimedia Nusantara itu juga meminta agar media memberikan pelatihan tentang gender dan promosi kesetaraan gender. Menurutnya, tindakan ini perlu dilakukan mengingat saat ini media-media di Indonesia masih bias gender.

"Media adalah cerminan realitas dan membentuk realitas. Jika media menggambarkan perempuan pada posisi yang selalu sebagai objek bukan subjek, maka itu yang akan diterima masyarakat," kata Sri saat menjadi pembicara pada Pelatihan Media Tentang Gender di Hall Dewan Pers, Jakarta, Kamis, 14 April 2016.

Ia menilai, media mempunyai peran penting dalam merekonstruksi realitas yang akan diterima, dipahami dan ditiru masyarakat. Namun sayangnya, media cenderung memberitakan perempuan secara tidak berimbang baik dalam kualitas maupun kuantitas.

Menurutnya, hal itu disebabkan karena kultur patriarki yang ada di media, karena kultur patriarki ini memberikan perbedaan peran dan posisi antara laki dan perempuan. "Baik dalam ranah privat maupun publik," ujarnya.

Selain itu, ia melanjutkan, media cenderung memperkerjakan laki-laki dari pada perempuan dan kurang menempatkan perempuan pada posisi pengambilan keputusan. Media juga cenderung mendiskriminasi perempuan dan menempatkan perempuan pada posisi second class dalam masyarakat.

"Media juga sering melabelkan perempuan sebagai sosok yang tidak independent, konsumtif, materialistik, suka menuntut, lemah dan menjadi objek seks. Media cenderung mengeksploitasi fisik, tubuh dan kecantikan perempuan, bukan prestasi," bebernya.

"Kemudian, media juga cenderung menjadikan perempuan sebagai penyebab selingkuh, penyebab korupsi. Bahkan, Menteri Susi disorot karena tatoan," katanya mencontohkan judul sebuah berita di ... Baca halaman selanjutnya