Ada Politik Uang di Pilkada, Bawaslu: Kami Sudah Bisa Beri Sanksi Pidana

"Di Sumbar, soal politik uang atau serangan fajar ini masih ada laporannya ke Bawaslu, tapi masih terikat dengan aturan lama"
Bawaslu Sumbar menggelar sosialisasi penggunaan UU No.10 tahun 2016. (KLIKPOSITIF/Joni Abdul Kasir)

PADANG, KLIKPOSITIF -- Setelah ditetapkannya UU No. 10 tahun 2016 tentang Politik Uang dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) kini memiliki wewenang yang kuat untuk menangani persoalan politik uang.

Komisioner Bawaslu Sumatera Barat, Surya Efitrimen mengatakan, sebelumnya soal politik uang dalam Pilkada telah diatur dalam UU Nomor 8 tahun 2015, akan tetapi tidak memiliki kewenangan dan sanksi yang kuat. Di Sumbar, soal politik uang atau serangan fajar ini masih ada laporannya ke Bawaslu, tapi masih terikat dengan aturan lama.

"Selama ini kami hanya bisa menyidangkan kedua belah pihak, setelah itu sanksi administrasi. Itu takkan membuat Pasangan Calon (paslon) Kepala Daerah ataupun calon legislatif (caleg) jera," tegasnya Senin 28 November 2016.

Menurutnya, undang-undang yang sekarang yakni, UU No. 10 tahun 2016, politik uang atau money politik bisa dipidana. Aturan yang menyebutkan bisa mempidanakan pasangan calon yang melakukan politik uang itu diatur dalam Pasal 187 poin A hingga D dalam UU tersebut.

"Di pasal itu disebut bahwa orang yang terlibat politik uang sebagai pemberi bisa dipenjara paling singkat 36 bulan dan paling lama 72 bulan. Selain hukuman, pelaku juga dikenakan denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar," katanya.

Lanjutnya, tak hanya kepada pemberi, penerima uang berbau politik itu juga dikenakan sanksi pidana yang sama dengan pihak pemberi. Akan tetapi, syarat yang harus dipenuhi untuk menjatuhi hukum pidana kepada Paslon yang melakukan politik uang. Salah satunya, bahwa politik uang harus terjadi 50 persen dari jumlah kelurahan atau kecamatan dalam satu kabupaten kota.

"Contoh di Kota Padang ada 11 kecamatan, jadi minimal 5-6 kecamatan harus ditemukan terjadi politik uang. Jika tidak hal itu tidak terpenuhi, maka pidana tidak bisa diberikan dan hanya bisa sanksi administrasi saja," ujar Surya.

Selain itu, ... Baca halaman selanjutnya