Menhan RI Tolak Keikutsertaan TNI dalam Politik

"keikutsertaan TNI dalam politik akan memecah belah institusi yang selama ini netral dan fokus pada ketahanan negara"
Menteri Pertahanan RI, Ryamizar Ryacudu. (istimewa)

PADANG, KLIKPOSITIF -- Menteri Pertahanan RI, Ryamizard Ryacudu menolak pemberian hak politik bagi personel TNI saat pesta demokrasi digulirkan dalam pembahasan Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-undang tentang penyelenggaraan Pemilu DPR RI.

Dalam wacana tersebut tentara akan diikutsertakan sebagai pemilih dalam pemilu. "Saya menolak dan tidak setuju keikutsertaan TNI dalam pemilu, bahaya jika tentara ikut politik," ungkap Ryamizard usai upacara Bela Negara di lapangan Imam Bonjol Padang, Senin 19 Desember 2016 pagi.

Menurutnya, keikutsertaan TNI dalam politik akan memecah belah institusi yang selama ini netral dan fokus pada ketahanan negara. "Nanti jika sesama tentara berkelahi gimana? Hancur negara ini," katanya.

Sebelumnya, dalam rapat pansus bersama TNI, Polri dan Kejaksaan Agung, Wakil Ketua Pansus, Ahmad Patria menanyakan kepada Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo tentang hak pilih bagi personil TNI. Hal tersebut tentu bergantung pada putusan MK, pasalnya putusan MK Nomor 22/PUU-XII/2014 dinyatakan, TNI/Polri tidak memiliki hak pilih pada Pemilu 2014.

“Keputusannya akan diketahui setelah evaluasi Pemilu Serentak 2024. Nanti kita lihat hasil evaluasi, melihat segala aspek kehidupan, sekarang kita belum bisa pastikan,” kata Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo di DPR.

Saat ini, kata Gatot belum bisa memastikan apakah nantinya TNI punya hak pilih atau tidak pasalnya jenjangnya masih lama. Nanti setelah dilihat kondisi segala aspek seusai pemilihan Presiden, DPR, DPD, gubernur dan bupati. "Nantilah dilihat saat hasil evaluasi Pemilu 2024 mendatang,” ucap Gatot saat itu.

[Joni Abdul Kasir]