Pemprov Sumbar Siapkan 95 Miliar untuk Jaminan Kesehatan Masyarakat Kurang Mampu

Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi bersama Deputi Direksi BPJS Kesehatan Sumbagteng Jambi Eddy Sulistijanto Hadie, menandatangani nota kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Sumbar dengan BPJS Kesehatan.
Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi bersama Deputi Direksi BPJS Kesehatan Sumbagteng Jambi Eddy Sulistijanto Hadie, menandatangani nota kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Sumbar dengan BPJS Kesehatan. (Istimewa)

PADANG, KLIKPOSITIF - Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi bersama Deputi Direksi BPJS Kesehatan Sumbagteng Jambi Eddy Sulistijanto Hadie, menandatangani nota kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Sumbar dengan BPJS Kesehatan .

Nota kesepakatan ini berisi tentang kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi penduduk pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja yang didaftarkan oleh Pemprov Sumbar , pada Program Jaminan Kesehatan Sumbar Sakato, yang berlangsung di Ruang VVIP Bandara Internasional Minangkabau, Senin (10/1/2022).

baca juga: Studi: Vaksin COVID-19 Tidak Mempengaruhi Kesuburan Wanita atau Pria

Selain penandatanganan nota kesepakatan program JKN oleh Gubernur, dalam kesempatan tersebut juga dilakukan penandatanganan nota kesepahaman dan rencana kerja Provinsi Sumbar tahun 2022 oleh Kepala Dinas Kesehatan Sumbar Arry Yuswandi, bersama Kepala BPJS Kesehatan Cabang Padang, Yessi Rahimi.

Gubernur Mahyeldi menyambut baik atas ditandatanganinya nota kesepakatan tersebut. Menurutnya, program JKN BPJS kesehatan ini dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat Sumbar, dengan menyiapkan anggaran untuk tahun 2022 ini sebesar 95 miliar rupiah.

baca juga: 12 Aplikasi Perencanaan Makan Membantu Anda Menurunkan Berat Badan

Diungkapkan bahwa, jumlah yang dibantu melalui program JKN tersebut semakin tahun semakin bertambah. Hal ini karena disesuaikan dengan jumlah masyarakat Sumbar yang dibantu melalui JKN ini.

Gubernur berharap, dengan adanya bantuan ini, dapat memberikan kemudahan kepada masyarakat Sumbar yang berpendapatan rendah dan membutuhkan pelayanan kesehatan , agar dapat terlayani dengan baik.

baca juga: Pemerintah Inggris Cabut Berbagai Aturan Terkait Pandemi Covid-19, Kembali Mendekati Kehidupan Normal

"Dengan adanya komitmen kerjasama hari ini dalam pengamanan BPJS untuk warga di Sumbar, pelayanan kesehatan untuk warga di rumah sakit yang selama ini belum maksimal, bisa menjadi lebih baik lagi," kata Mahyeldi.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumbar Arry Yuswandi menjelaskan, saat ini terdapat 581.391 jiwa warga Sumbar yang terdaftar dalam program Jaminan Kesehatan Sumbar Sakato, untuk fasilitas layanan kesehatan kelas 3. Dana JKS Sakato ini merupakan sharing antara provinsi dengan kabupaten dan kota.

baca juga: Gubernur Sumbar: Konversi Bank Nagari ke Syariah Bagian dari Mendukung Keinginan Presiden

Selanjutnya, Deputi Direksi BPJS Kesehatan Sumbagteng Jambi, Eddy Sulistijanto Hadie mengucapkan terima kasih atas kerja sama Pemprov Sumbar dan BPJS Kesehatan . Ia juga mengapresiasi atas bantuan Gubernur sehingga pembayaran BPJS Kesehatan program JKN ini berjalan lancar untuk Provinsi Sumbar.

Ia menambahkan, hingga saat ini masyarakat yang tercover dari BPJS Kesehatan program JKN ini sebanyak

4.756.435 jiwa se-Provinsi Sumbar, atau baru mencapai 84,99 persen dari 5.596.336 penduduk Sumbar.

Sedangkan untuk kabupaten kota, terdapat 5 daerah dengan cakupan kepesertaan melebihi 95 persen, yakni Kota Padang Panjang, Kabupaten Pasaman, Kota Sawahlunto, Kota Pariaman dan Kota Solok.

Editor: Joni Abdul Kasir