Hara Pupuk Mahal dan Langka, Muhaimin Minta Pemerintah Ambil Langkah-langkah Ini

Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar
Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar (Net)

KLIKPOSITIF - Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar meminta pemerintah secepatnya meningkatkan jumlah pupuk bersubsidi menjadi dua kali lipat dari jumlah yang sudah ditetapkan pemerintah saat ini.

Hal itu dijelaskannya sebagai upaya menekan harga pupuk yang saat ini mengalami kenaikan yang sangat drastis, sehingga membuat para petani menjerit.

baca juga: Wapres Minta Proses Sertifikasi Halal Produk UMKM Dipermudah

" Petani adalah ujung tombak masa depan pangan Indonesia yang tidak boleh diabaikan. Sebab itu pemerintah tidak boleh abai dengan cara apa? Dengan cara meningkatkan subsidi pupuk minimal dua kali lipat dari yang ada sekarang," kata Muhaimin.

Ia menambahkan, selain menambah kuota, pemerintah juga diharapkan menata distribusi dan penyaluran pupuk yang muncul di APBN.

baca juga: Koruptor dan Pelaku Kejahatan Lainnya di Indonesia Tidak Bisa Lagi Sembunyi di Singapura

Menurut politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut, sampai hari ini distribusi pupuk belum tercukupi hingga 50 persen dari kebutuhan subsidi yang seharusnya diproduksi. Sebab itu, dia bakal memanggil kementerian terkait untuk menelusuri musabab persoalan tersebut.

"Mau tidak mau DPR akan melakukan penelusuran melalui berbagai kementerian sehingga ada langkah-langkah anggaran yang tidak abai terhadap tuntutan yang sudah lama membuat menderita para petani kita," tegas pimpinan DPR Bidang Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) ini.

baca juga: Januari 2022, KPU Tanah Datar Tetapkan 264.348 Orang Masuk DPB

Di sisi lain, Gus Muhaimin menyatakan bahwa kelangkaan pupuk nampaknya sudah lama tidak ditangani dengan sungguh-sungguh. Padahal, sejumlah petani sudah secara langsung menyampaikan aspirasi terkait persoalan itu kepada Presiden Joko Widodo saat berkunjung ke Indramayu, Jawa Barat.

Kondisi ini disebut Gus Muhaimin menjadi pertanda bahwa harus ada langkah darurat dari pemerintah, serta memerlukan penanganan yang sistematis agar keluhan ini tidak berkepanjangan. Selain itu, ia juga mendorong beberapa kementerian, seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan dan yang terkait segera berkoordinasi dalam satu langkah-langkah yang konkret.

baca juga: Targetkan 13 Juta Unit KBLBB Roda Dua pada 2030, Efisiensi Penggunaan BBM Bisa Ratusan Triliun Rupiah

"(Kelangkaan pupuk ) bahkan 10 tahun terakhir atau 15 tahun terakhir ini. Pak Jokowi mendapatkan keluhan ketika berkunjung ke Indramayu beberapa waktu yang lalu," papar Gus Muhaimin.

Editor: Eko Fajri