Ombudsman Sumbar Awasi Pungli UNBK

Ilustrasi
Ilustrasi (beritadaerah/timesindonesia.co.id)

PADANG, KLIKPOSITIF -- Asisten Bidang Pencegahan Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat Adel Wahidi mengatakan, Ombusdman akan mengawasi pungutan liar (pungli) terkait pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer ( UNBK ) bermodus pendanaan. 

"Pelaksanaan UNBK yang akan di mulai bulan April 2017 mendatang sangat berpotensi terjadinya pungli dalam berbagai modus terhadap peserta," ungkapanya, Senin 13 Maret 2017 di Padang.

baca juga: Ombudsman Sumbar Buka Posko Pengaduan PPDB Online 2021

Kata Adel, jelang pelaksanaan ujian kelulusan itu pihaknya sudah menerima dua laporan masyarakat.

Ia membeberkan, laporan masyarakat itu berasal dari Kabuten Agam,  atas sikap Komite dan Kepala Sekolah di salah satu SMA yang memungut uang sebesar Rp75 ribu persiswa untuk membeli komputer, sebagai sarana pelaksanaan UNBK .

baca juga: Ini Langkah Ombudsman Penuhi Standar Komponen Pelayanan Publik di Pasbar

Selain itu, masyarakat juga melaporkan dugaan pungli dengan alasan yang sama yakni pembelian komputer guna pelaksanaan UNBK oleh Komite dan Kepala Sekolah di salah satu SMP di Kota Padang. "Setiap siswa diminta membayar Rp40 ribu," tuturnya.

Menurut Adel Wahidi, ia menilai ada yang salah saat Dinas Pendidikan terkait melakukan verifikasi dan pendataan calon sekolah pelaksana UNBK . Menurutnya,  Dinas Pendidikan telah menetapkan sekolah yang sebenarnya tidak siap atau tidak mempunyai sarana komputer yang cukup untuk melaksanakan UNBK .  

baca juga: Ombudsman Sumbar Temukan Beberapa Hal yang Kurang Maksimal di Lokasi Karantina

“Karena itulah, muncul gagasan untuk menggalang dana dari masyarakat, sayangnya dalam bentuk pungutan, bukan sumbangan,” paparnya.

Padahal, Permendiknas Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Komite Sekolah tegas melarang pungutan. Komite Sekolah dapat melakukan penggalangan dana, tapi hanya boleh dalam bentuk sumbangan, bukan pungutan. 

baca juga: Terima Kunjungan Ombudsman RI, Mahyeldin Berkomitmen Wujudkan Pelayanan Publik Berkualitas

Pungutan yang dimaksud adalah penarikan uang oleh Sekolah kepada peserta didik yang bersifat mengikat, jumlah dan jangka waktu pemungutannya ditentukan.  

Sebelum terlanjur, sesuai dengan Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 1 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Ujian Nasional Tahun 2016/2017, Pemerintah Provinsi maupuan Kabupaten/Kota diharapkan dapat membantu untuk pengadaan komputer itu, dan menghentikan penggalangan dana berbentuk pungutan untuk pelaksanaan UNBK .

Adel menegaskan, bagi sekolah yang terlanjur memungut uang sebaiknya segera mengembalikan dan menghentikan pungutan tersebut. Masyarat diharapkan terus mengawasi dengan melaporkan hal serupa melalui line telepon dan sms Ombudsman RI Sumatera Barat 0812 6662 6447 atau ke layanan Saber Pungli di daerah setempat. 

[Joni Abdul Kasir]

Penulis: Iwan R