Pengembangan Pariwisata Mandeh Butuh Sinergi Pemprov dan Pemkab Pessel

Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sumbar, Oni Yulfian.
Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sumbar, Oni Yulfian. (Istimewa)

PADANG, KLIKPOSITIF -- Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sumbar, Oni Yulfian mengatakan, pengembangan dan pembangunan Kawasan Wisata Terpadu (KWT) Mandeh yang berada di Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel) harus dilakukan secara bersama-sama.

Dia mengatakan, kawasan wisata itu tidak akan sulit berkembang jika disokong oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov). Pasalnya anggaran Kabupaten masih tergolong kecil yakni berkisaran pada angka 15 miliar, sementara Provinsi sudah menyiapkan anggaran 35 miliar untuk pariwisata Mandeh. Untuk itu, Kabupaten dan Provinsi harus sejalan dalam membenahi pariwisata Mandeh.

baca juga: Wagub Sumbar Jemput Aspirasi Masyarakat ke Pelosok Pasaman

“Jika hanya dikelola oleh pemerintah Kabupaten, tentunya pengelolaan pariwisata Mandeh akan terkendala dari segi anggarannya. Pasalnya dari segi pendanaan, Provinsi memegang anggaran lebih banyak dibanding Kabupaten/Kota,” sebutnya pada wartawan, selasa (21/3).

Untuk itu, kata Oni, pengembangan wisata Kepulauan Mandeh tidak akan terlepas campur tangan Provinsi. "Pengembangan Mandeh butuh biaya besar, dan butuh tata ruang yang berlandasan hukum yang jelas," ujarnya.

baca juga: Irwan Prayitno Terpilih Sebagai Kepala Daerah Terinovatif dalam Pengembangan Wisata Halal Versi ASR

Dia juga mengatakan, pengembangan pariwisata harus singkron antara Kabupaten/Kota, Provinsi dan pemerintah pusat, agar permasalahan dan kendala yang muncul dalam prosesnya bisa diselesaikan secara bersama.

"Daerah akan kesulitan jika harus mengembangkan destinasi wisata mengandalkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Karena itu harus dilakukan bersama-sama, termasuk untuk Kawasan Wisata Terpadu Mandeh," sebut Oni Yulfian.

baca juga: Disdik Sumbar Ajak Siswa Kembangkan Bakat Melalui Lomba Debat

Meski demikian, pengembangan secara partial atau sebagian-sebagian menurutnya tetap bisa dilakukan oleh Kabupaten dan Kota terutama jika ada investor yang datang. Hanya saja, hal itu harus disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten dan Kota, yang perlu juga disinkronkan dengan RTRW Provinsi, agar tidak terjadi persoalan di kemudian hari.

Menurut Oni, master plan, DED, dan tata ruang menjadi keharusan, sehingga pengembangan dan pembangunan wisata berjalan dengan semestinya sehingga jelas mana saja kawasan yang masuk pariwisata dan yang bukan.

baca juga: Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kadisdik Sumbar: Guru Harus Melek Teknologi Informasi

Dengan kata lain, Kabupaten Pessel tidak bisa berjalan sendiri dalam membangun pariwisata Mandeh karena pengembangan wisata menyangkut seluruh aspek.

"Jalan mau dibangun, itu tidak cukup di Kabupaten saja. Jalan juga kewenangan Provinsi. Selain itu, kawasan Mandeh juga berkaitan dengan Kota Padang. Sekarang ini, master plan harus jelas dulu. Harus ditentukan lahan mana saja yang diprioritaskan, kabarnya disana juga ada lahan konservasi. Itu harus bersama-sama diatur," sebutnya.

Lanjut Oni, Pessel bisa saja mengembangkan Mandeh secara parsial dengan mendatangkan pihak ketiga (investor) , namun hal itu akan sangat sulit. Sebab besar kemungkinan di kemudian hari akan berbenturan dengan aturan-aturan pusat maupun Provinsi.

Katanya, Kawasan Wisata Terpadu Mandeh yang juga mencakup daerah Kabupaten Pessel dan Kota Padang, luasnya mencapai 18 ribu hektar. Sebanyak 400 hektar direncanakan akan menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang berlokasi di Bukik Ameh.

Namun kawasan Bukik Ameh yang berada dalam KWT Mandeh itu luasnya mencapai 1340 hektar. Bagian mana yang akan dijadikan KEK masih belum jelas karena pembebasan lahan masih terkendala.

Untuk Sumbar, menurutnya, sudah ada Perda Nomor 13 tahun 2012 tentang RTRW Sumbar 2012-2031. Dalam RTRW itu telah ada peruntukan yang jelas, salah satunya untuk pariwisata.

"Kabupaten dan Kota juga harus memiliki RTRW yang jelas dan seharusnya juga disinkronkan dengan Perda," katanya.

Terkait percepatan pengembangan KWT Mandeh, menurut Oni, posisi Pemprov Sumbar adalah menfasilitasi antara Pessel dan Kota Padang dengan Kementerian Pariwisata.

Oni juga menyebutkan, Gunung Padang jauh lebih siap dikembangkan dibandingkan Mandeh karena sudah lengkap admisnitrasi serta sejumlah pesyaratan lainnya untuk dikembangkan menjadi objek wisata.

"Untuk Gunung Padang, master plan, DED dan tata ruang sudah siap tidak ada lagi persoalan lahan. Dengan begitu investor tinggal masuk saja. Sementara Pessel masih banyak persoalan dan butuh studi kelayakan. Jadi untuk studi kelayakan ini Pemprov sudah membantu kabupaten Pessel,” ujarnya.(Khadijah)

[Joni ABK]

Penulis: Webtorial