Yusril: Oesman Septa Sah Pimpin DPD

Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra
Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra (Net)

KLIPOSITIF -- Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra, menyatakan terpilihnya ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Oesman Sapta, menggantikan Irman Gusman yang sebelumnya menjabat sebagaai ketua, sah berdasarkan Peraturan Tata Tertib (Tartip) DPD Nomor 1 Tahun 2016 dan 2017 yang telah dibatalkan Mahkamah Agung (MA).

"Terkait pengangkatan ketua DPD saya berpendapat putusan itu masih berlaku‎ meski sudah dinyatakan batal‎ oleh MA dalam uji materil yang mereka lakukan, sebab putusan MA dalam uji materi itu tidak berlaku serta merta, melainkan harus dicabut lebih dulu oleh DPD atau telah lewat waktu 90 hari," kata Yusril melauli akun Twitternya @Yusrilihza_Mhd, yang ditulis Jumat (7/4/).

baca juga: Ditanya Deddy Corbuzier Kemungkinan Maju di Pilpres 2024, Prabowo: Lu Ngomong Presiden Melulu

Yusril menjabarkan 14 tanggapan daral akun twitter tersebut terkait alasan sah nya Oesman Sapta sebagai ketua DPD terpilih.

Yusril menjelaskan, jika putusan itu belum dicabut atau belum melebihi waktu 90 hari, tatib DPD tetap berlaku, sebab hal itu bukan sekedar teori namun juga sesuai dengan praktik yang ada.

baca juga: Aktivis Papua Sebut Hanya 2 Tokoh Ini yang Kompeten Maju Sebagai Capres 2024

Yusril juga menegaskan bahwa pendapatnya berbeda dengan pendapat Pakar Hukum Tata Negara Irman Putra Sidin, yang menjelaskan bahwa perturan yang dibatalkan MA berlaku serta merta terhadap peraturan yang ada sebelumnya.

Dalam tulisan Yusril di twitternya, menulis "Soal mencabut atau lewat waktu 90 hari, kata Irman adalah ibarat kewajiban menguburkan orang mati tadi. Kalau tidak dikuburkan orangnya toh tetap sudah mati. Jika 90 hari tidak dikuburkan, jenazahnya busuk sendiri, kata Irman,".

baca juga: AHY Mau Jadi Capres di Pilpres 2024, Lembaga Survei Nilai Mustahil Terwujud

"Qiyas atau analogi yang disampaikan Irman tersebut tidak tepat. Keputusan apakah seseorang itu tetap hidup atau sudah tiba ajalnya untuk mati adalah kewenangan Tuhan," jelasnya.

"Eksekusi dalam arti mencabut nyawa itu adalah tugas malaikat Izrail selaku eksekutor pencabutan nyawa," katanya.

baca juga: Risnawanto Sudah Pikirkan Pemilu 2024, Siap Maju Sebagai Kepala Daerah di Pasbar

Dia menambahkan, ketika nyawa seseorang sudah dicabut, maka urusan untuk menguburkan jenazah adalah urusan Fardu Kifayah manusia, bukan lagi urusan Tuhan dan malaikat Izrail. Hemat Yusril, dalam kasus Mahkamah Kontitusi (MK) dan MA melakukan uji materil, MK yang memutus dan MK pula yang menjadi eksekutor serta merta.

"MA beda dengan MK. MA hanya memutus, tetapi dia bukan eksekutor. Begitu perbandingannya," tegas Yusril mengakhiri pernyataannya. (*)

Penulis: Eko Fajri