Hitung Cepat Jangan Diperdebatkan, Hasil Resmi Tetap di KPU

Cagub dan cawagub DKI pada putaran II Pilkada DKI
Cagub dan cawagub DKI pada putaran II Pilkada DKI (net)

KLIKPOSITIF -- Ketua Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) RI, Arief Budiman menjelaskan, hasil penghitungan suara yang resmi akan ditetapkan oleh KPU , bukan hasil hitung cepat oleh lembaga-lembaga survei.

"Masyarakat harus paham, bahwa hasil itu (hitung cepat) bukan hasil resmi proses pemilu. Hasil resmi proses pemilu ini akan ditetapkan oleh KPU DKI pada saatnya," kata Arief di ruang sidang utama KPU , Menteng, Jakarta, Rabu (19/4).

baca juga: Termasuk Artis yang Dukung Vaksin Nusantara, Ini Kata Setiawan Djodi

Ia menambahkan, hitung cepat merupakan kegiatan yang dilakukan berdasarkan ilmu pengetahuan yang menggunakan serangkaian metodologi yang terukur, sebab itu masyarakat bisa menjadikan hasil tersebut sebagai informasi, namun bukan sebagai rujukan final hasil pilkada .

"Lembaga survei itu adalah lembaga yang menggunakan ilmu pengetahuan dalam melakukan kegiatannya. Terukur kegiatannya. Hasilnya juga bisa dipublikasikan, dan dibaca dengan terbuka oleh masyarakat. Jadi boleh melihat dan menjadikan itu sebagai informasi. Tapi perlu dipahami itu bukan sebagai hasil yang menentukan, bukan hasil yang final, bukan hasil yang resmi,” lanjut dia.

baca juga: Soa Vaksin Nusantara, TNI Sebut Bukan Program TNI

Oleh sebab itu, Arief meminta masyarakat untuk tidak memperdebatkan hasil hitung cepat yang dibuat oleh lembaga-lembaga survei. Karena hasil resmi perolehan suara akan ditetapkan oleh KPU melalui rapat pleno penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan hasil pemilihan.

"Hasil resmi itu adalah hasil yang ditetapkan oleh KPU . Jadi sekarang tidak perlu diperdebatkan, karena itu memang kegiatan yang terukur, bisa dipertanggungjawabkan. Tetapi publik juga harus diajari kalau itu bukan hasil final, bukan hasil resmi dari proses penyelenggaraannya," jelasnya. (*)

baca juga: Moeldoko Masih Mengaku Ketum Demokrat, Begini Respon Tokoh Partai

Sumber: KPU

Penulis: Eko Fajri