Ombudsman Sorot Pelayanan Publik di Sumbar

Ilustrasi
Ilustrasi (mediatataruang.com)

PADANG, KLIKPOSITIF --  Ombudsman Perwakilan Sumatera Barat menilai pelayanan publik di Pemprov Sumbar walaupun telah masuk zona hijau dengan tingkat kepatuhan tinggi, namun masih butuh inovasi di masing-masing SOPD (Satuan Organisasi Perangkat Daerah) sehingga pelayanan berjalan dengan maksimal.

Inovasi yang dimaksud tersebut adalah, bagaimana pelayanan di masing-masing SOPD bisa memangkas waktu dan biaya pelayanan, sehingga masyarakat mendapatkan kepastian dalam soal pelayanan.

baca juga: Soal Kesiapan Padang Menghadapi Gempa, Begini Kata Badrul Mustafa

"Masih banyak pelayanan yang harus dibenahi Pemprov Sumbar . Salah satunya Dinas Pendidikan Provinsi yang berada di zona kuning," ungkap Adel Wahidi Asisten, Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat, saat dihubungi KLIKPOSITIF Rabu 26 April 2017 di Padang.

Adel menjelaskan, sesuai dengan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayan publik, pemerintah dalam penyusunan standar pelayanan publik harus melibatkan masyarakat, sementara realitanya 78 persen kegiatan pemerintah belum melibatkan masyarakat dalam penyusunan standar pelayanan publik .

baca juga: PASI Sumbar Optimis Raih Medali Emas di PON Papua

Berbicara pelayanan publik tidak hanya diukur dari standar pelayanan saja namun harus memperhatikan kualitas pelayanan. Kualitas pelayanan dapat diketahui dengan melibatkan masyarakat sebagai alat ukur apakah mereka sudah terlayani dengan baik atau belum

"Apakah masyarakat sudah puas dengan pelayanan yang diberikan, itu seharusnya dilakukan saat mengukur bagus tidaknya pelayanan yang diberikan, apakah betul masyarakat itu dilayani?," jelasnya.

baca juga: Dinas Pertanian Kota Padang Prediksi Jumlah Hewan Kurban Akan Meningkat Pada Idul Adha

Sementara Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit usai memimpin upacara peringatan Hari Otonomi ke 21tahun 2017, berjanji akan meningkatkan pelayanan publik .

“Kami di Sumbar terus berupaya meningkatkan layanan publik. Akhir tahun 2016, Ombudsman memberikan predikat kepatuhan tinggi pada Pemprov Sumbar dalam menerapkan standar pelayanan publik . Kalau masih ada yang kurang kita terus lengkapi,” ungkapnya.

baca juga: Kesenian Darak Badarak dan Margin X Gagas Pertunjukan Seni di Lapas Pariaman yang Melibatkan Narapidana

[Joni Abdul Kasir]

Penulis: Iwan R