Komit Cegah Korupsi, Pemprov Sumbar Gandeng KPK

Gubernur Sumbar saat melakukan penandatanganan komitmen yang juga dilakukan oleh Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan, Ketua DPRD Sumbar, Wali kota (Wako) dan Bupati beserta Ketua DPRD dari 19 Kota/Kabupaten di Sumbar
Gubernur Sumbar saat melakukan penandatanganan komitmen yang juga dilakukan oleh Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan, Ketua DPRD Sumbar, Wali kota (Wako) dan Bupati beserta Ketua DPRD dari 19 Kota/Kabupaten di Sumbar (Humas Pemprov Sumbar)

BUKITTINGGI, KLIKPOSITIF -- Guna mencegah tindakan korupsi , Gubernur Sumatera Barat ( Sumbar ) Irwan Prayitno beserta Pemerintah Provinsi ( Pemprov ) Sumbar bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ). Komitmen mencegah korupsi diperkuat oleh Peraturan Gubernur (Pergub) yakni tolak gratifikasi sesuai arahan KPK dalam bentuk pencegahan.

"Ini merupakan bentuk komitmen Pemprov Sumbar dan Kabupaten/Kota yang didukung langsung KPK untuk pencegahan korupsi di Sumbar ," ujar Gubernur Sumbar , Irwan Prayitno usai melaksanakan kegiatan Rapat Kooordinasi dan Supervisi Pencegahan dan Pendidikan Korupsi Terintegrasi di Sumbar , Kamis (27/4) di Istana Bunghatta, Bukittinggi.

baca juga: Ninik Mamak Kecamatan IX Koto Nyatakan Dukungan Ke Pasangan SR-Labuan

Dalam kesempatan itu, dilakukan penandatanganan komitmen yang dilakukan oleh Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan, Gubernur Sumbar , Ketua DPRD Sumbar , Wali kota (Wako) dan Bupati beserta Ketua DPRD dari 19 Kota/Kabupaten setempat, Kepala BPKP Sumbar , Kepala Kejari Sumbar , dan Kapolda Sumbar .

"Jadi, ini bertujuan agar Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemprov Sumbar terhindar dari kasus yang dapat menjerat mereka ke tindak pindana. Kita telah melakukan sebuah gerakan yang dibantu KPK untuk mensosialisasikan tolak gratifikasi. Sehingga, dengan hal itu ASN tidak terjerumus dengan tindak kriminal," katanya.

baca juga: Instruksi Pelarangan Pesta Nikah Diabaikan Warga, Pemkab Pessel : Camat dan Wali Nagari Harus Proaktif

Dengan kehadiran KPK dalam bentuk pendampingan pencegahan korupsi di daerah, merupakan bentuk peran KPK sebelum terjadi penindakan. "Karena selama ini yang lebih dikenal masyarakat hanya soal penindakan oleh KPK . Kesannya hanya menindak padahal sebetulnya pencegahan dan pendidikan juga dilakukan," tuturnya.

Ia mengharapkan melalui pendampingan KPK dalam pencegahan dan penindakan korupsi terintegrasi, dapat mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang bersih pada setiap Kabupaten dan Kota provinsi itu.

baca juga: Pemko Pariaman Kembali Salurkan Bibit Pertanian

"Mari kita ciptakan Sumbar yang anti korupsi . Karena, perlu diingat, kegiatan anti korupsi itu datang dari hati. Mesti tidak terucap di mulut namun ada di hati," ulasnya.

Untuk itu, Irwan meminta kepada setiap Kepala Daerah untuk mensosialisasikan kegiatan ini kepada bawahannya. Sehingga, tercipta daerah Sumbar bebas dari tindakan korupsi . "Jika hulunya bersih maka hilirnya juga bersih, yang berarti saat pemimpinnya bersih, pasti bawahan juga bersih," tandasnya.

baca juga: Begini Perkembangan Virus Corona di Bukittinggi, dari Awal Hingga Terjadi Penambahan Kasus Baru Tiap Hari

Selain itu, ia mengingatkan pada pejabat yang ada di Sumbar agar jangan sampai terjerat dengan sesuatu kebijakan yang diambil dan malah bisa menjadi kerikil tajam untuk menjatuhkannya. Oleh karena itu, sebelum mengambil kebijakan maupun menekan surat, teliti dahulu. Sehingga tidak terjerat dengan pengambilan kebijakan yang salah yang dapat menjerat kepada lingkaran korupsi .

"Jadi hati-hati dalam mengambil kebijakan dan menekan surat. Jangan sampai terjatuh kepada lubang yang dapat menjerat kepada korupsi ," katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan mengatakan, penandatanganan komitmen itu diharapkan tidak sekadar seremoni namun harus dipahami dan dilaksanakan setiap daerah.

"Saat ini, yang juga menjadi perhatian yaitu masalah pengadaan barang dan jasa, masalah tender. Perlu ada e-Katalog," kata dia.

Ditargetkan pula pada Agustus 2017, sistem pada setiap daerah sudah terintegrasi dengan Provinsi dan dapat diakses oleh masyarakat sebagai pengawas eksternal, agar dapat mengetahui perencanaan dan penggunaan anggaran dilakukan sesuai rencana.

"Dengan adanya sistem ini, maka akan mencegah terjadinya korupsi di tingkat daerah karena semua sistem sudah terintegrasi dan dapat diakses masyarakat," tukasnya.

Untuk diketahui, terdapat 10 langkah dalam komitmen tersebut, yaitu mengenai penerapan "e-Planning" dan "e-Budgeting", pengadaan barang dan jasa berbasis elektronik, pelayanan terpadu satu pintu (PTSP), tata kelola dana desa, dan penguatan aparat pengawas internal pemerintah (APIP).

Selanjutnya penguatan sistem integritas pemerintah, perbaikan pengelolaan SDM, perbaikan manajemen aset daerah, membangun sinergitas dan partisipasi masyarakat serta melaksanakan rencana aksi dalam pencegahan korupsi .

Turut hadir dalam kegiatan tesebut, Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit, Sekdaprov Sumbar , Ali Asmar, Asisten I Setdaprov Sumbar , Devi Kurnia, serta Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Sumbar .

[Joni Abdul Kasir]

Penulis: Webtorial