MenPAN-RB: Jangan Ada Proyek Siluman di OPD

MenPAN-RB, Asman Abnur saat diwawancarai wartawan di Auditorium Gubernur Sumbar.
MenPAN-RB, Asman Abnur saat diwawancarai wartawan di Auditorium Gubernur Sumbar. (KLIKPOSITIF/Joni Abdul Kasir)

PADANG, KLIKPOSITIF -- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), Asman Abnur mewanti-wanti pemerintah daerah, provinsi maupun kabupaten/kota benar-benar melaksanakan kegiatan sesuai program serta tidak ada lagi proyek siluman di Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

“Jangan ada lagi titipan proyek , apakah itu alasannya dari anggota dewan dan segala macam,” tegasnya dalam acara pertemuan dengan ASN Pemprov Sumbar , Jumat lalu di Auditorium Gubernuran Sumbar .

baca juga: BPBD Padang Sebut Shelter Pasar Raya Paling Bagus Hadapi Bencana

Asman meminta pemerintahan yang ada di Sumbar , termasuk kabupaten/kota harus terus memperbaiki kinerja dalam penyelenggaraan anggaran dan kegiatan. Jangan hanya fokus mengejar besarnya serapan anggaran, namun merealisasikan anggaran sesuai program dan bermanfaat untuk masyarakat.

Untuk mewujudkan itu, ASN harus memiliki kompetensi sesuai bidangnya, mulai dari staf hingga kepala dinas. Kemen PAN dan RB ke depan tidak hanya mengevaluasi akuntabilitas kinerja , tapi juga menilai kinerja individunya. Kalau ada kepala dinas nilainya tidak sampai, akan diganti meskipu dia tim sukses.

baca juga: Persiapan Kejurda, Puluhan Calon Atlet Taekwondo Pessel Ikuti Kenaikan Sabuk

"Biar tim sukses atau apa, yang penting digganti saja kalau kerjanya tidak ada. Jangan sampai ada lagi Kepala Dinas Perhubungan, tapi sarjana agama," pintanya.

Dia berharap, nilai LAKIP Pemprov Sumbar tahun 2016 yang telah mendapat predikat BB meningkat menjadi A. Selain itu, memberikan pembinaan pada pemerintah kabupaten/kota dalam menyusun LAKIP, sehingga minimal mendapat nilai B pada tahun 2017 ini.

baca juga: Hari Ini PPDB SMA/SMK di Sumbar Dibuka, Ini Jalurnya

Asman menambahkan, tidak sulit memetakan pemerintahan ataupun OPD yang melaksanakan kegiatan, tapi tidak sesuai dengan program. Hal itu cukup dilihat dari hasil evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Jika nilainya C atau CC, bisa dipastikan banyak kegiatan yang dilaksanakan tidak sejalan dengan program.

Untuk diketahui, LAKIP pemerintah kabupaten/kota di Sumbar tahun 2016 lalu hanya empat daerah yang mendapat nilai B. Daerah tersebut masing-masing, Kabupaten Agam, Kota Padang, Kota Solok dan Kota Payakumbuh. Selebihnya masih C dan CC.

baca juga: Gempa Darat Guncang Bukittinggi, Getarannya Dirasakan di Sejumlah Daerah

[Joni Abdul Kasir]

Penulis: Agusmanto