Terbukti Nodai Agama, Ahok Dihukum Dua Tahun Penjara

Ilustrasi
Ilustrasi (pixabay)

KLIKPOSITIF -- Hakim yang memimpin sidang dugaan penodaan agama yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama ( Ahok ), Selasa (9/5) memutuskan terdakwa dijatuhi hukuman dua tahun penjara, setelah rangkaian persidangan yang dijalani di Auditorium Kementerian Pertanian, Jalan RM Harsono, Ragunan, Jakarta Selatan.

Dalam amar pustusannya majelis hakim, yang diketuai Dwiarso Budi Santiarto, menjelaskan Ahok dinyatakan terbukti bersalah melakukan penodaan agama karena pernyataan soal Surat Al-Maidah 51 saat berkunjung ke Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu.

baca juga: Diduga Curi Laptop di Kantor Wali Nagari, Seorang Pemuda di Pessel Ditangkap Polisi

Majelis hakim menilai Ahok terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penodaan agama dengan penyebutan Surat Al-Maidah dalam sambutan Ahok saat bertemu dengan warga di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu, pada 27 September 2016.

Majenis hakim menjadikan pernyataan Ahok "Jadi jangan percaya sama orang, kan bisa saja dalam hati kecil Bapak-Ibu nggak bisa pilih saya ya kan? dibohongi pakai Surat Al-Maidah 51, macam-macam itu. Itu hak Bapak-Ibu ya. Jadi kalau Bapak-Ibu perasaan enggak bisa kepilih nih, karena saya takut masuk neraka karena dibodohin gitu ya, nggak apa-apa." sebagi pegangan untuk menjatuhkan putusan tersebut.

baca juga: Tim Sapu Jagat Polres Pessel Tangkap Dua Pengedar Narkoba di Linggo Sari Baganti

"Dari ucapan tersebut, terdakwa telah menganggap Surat Al-Maidah adalah alat untuk membohongi umat atau masyarakat atau Surat Al-Maidah 51 sebagai sumber kebohongan dan dengan adanya anggapan demikian, maka menurut pengadilan, terdakwa telah merendahkan dan menghina Surat Al-Maidah ayat 51," jelas hakim.

Ahok dinyatakan majelis hakim terbukti melakukan tindak pidana dalam Pasal 156a KUHP, yakni secara sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama. (*)

baca juga: Ada Ruang Layanan Konsultasi Hukum di DPMPTSP Sumbar

Penulis: Eko Fajri