Kepres Status Ahok Tunggu Salinan Putusan Pengadilan

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumulo
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumulo (kemendagri)

KLIKPOSITIF -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumulo menyatakan untuk memberhentikan sementara Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama ( Ahok ), perlu adanya salinan putusan hukum resmi dari pengadilan Negeri Jakarta Utara.

Kemendagri menjelaskan untuk itu pihaknya akan segera menyurati pihak pengadilan untuk meminta salinan putusan tersebut.

baca juga: Umar Patek Terima Remisi Lebaran: Alhamdulillah

Tjahjo mengatakan, tentunya pemerintah tak bisa hanya ambil kebijakan dengan hanya melihat pemberitaan di media, namun perlu salinan pengadilan. Setelah itu, dikirim ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui Kementerian Sekretariat Negara sebagai bahan mengeluarkan Keputusan Presiden (Kepres).

"Kepres itu sebagai putusan pemerintah untuk memberhentikan sementara Gubernur DKI Jakarta ( Ahok ) dan mengangkat plt-nya, yakin wakil gubernur,” kata dia dalam jumpa persnya di Kantor Kemendagri , Selasa (9/5), seperti dikutip dari laman resmi Kemendagri .

baca juga: Tidak Boleh Menangani Perkara, Novel: Perjuangan Anti Korups Seperti Dimusihi di Negeri Sendiri

Selama masih ada wakil gubernur, maka jabatan plt akan diserahkan kepada yang bersangkutan yakni Djarot Saiful Hidayat. Berbeda bila tidak ada wagub, maka sekretaris daerah (Sekda) yang akan ditugaskan.

"Perlu diangkat Plt meski hanya sisa 1 hari saja masa jabatan kepala daerah ini habis agar tidak ada kekosongan pemerintahan ," jelasnya.

baca juga: DPR Minta KPK Pertahankan Pegawai Reputasi Baik, Bukan Diberhentikan

Berdasarkan Pasal 65 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tentang Pemerintah Daerah bahwa kepala daerah yang sedang menjalani masa tahanan tahanan dan tidak bisa menjalankan tugasnya, maka akan ditunjuk pelaksana tugas (plt).

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Ahok hari ini divonis dua tahun penjara karena terbukti melanggar pasal pasal 156a KUHP. Majelis Hakim PN Jakarta Utara dalam putusannya memerintahkan agar Ahok ditahan dan vonisnya 2 tahun penjara.

baca juga: Jual Beli Jabatan, Bupati Nganjuk Terancam 20 Tahun Penjara

"Kami akan kirimkan utusan ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk meminta salinan putusan," tambah Tjahjo. (*)

Penulis: Eko Fajri