Syamsu Rahim Siap Hadapi Kasus Hukum Penggelapan

Ilustrasi
Ilustrasi (pixabay)

PADANG , KLIKPOSITIF -- Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) partai Nasional Demokrat (Nasdem) Syamsu Rahim yang dipolisikan oleh mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sawahlunto , Darwin Kasimin pada Selasa 9 Mai 2017 ke Mapolresta Padang , terkait dugaan penggelapan uang asuransi pada tahun 2004, menyatakan siap untuk menghadapi laporan tersebut.

"Saya siap memberikan keterangan terkait pelaporan yang dilakukan Darwin Kasimin," kata Syamsu Rahim, kepada KLIKPOSITIF .COM, Rabu (10/5), saat dihubungi melalui telepon selular.

baca juga: Libur Lebaran, Vaksinasi di Kota Padang Tersendat

Ia menambahkan, jika saya dipanggil oleh polisi untuk memberikan keterangan, saya siap karena faktanya tidak sesuai dengan yang ia laporkan.

Syamsu Rahim menjelaskan, permasalahan tersebut juga pernah dilaporkan oleh yang bersangkutan beberapa waktu lalu, tetapi tidak terbukti dan pelaporan tersebut tidak bisa diproses.

baca juga: Kadinkes Padang Prediksi Akan Ada Lonjakan Kasus Covid-19 Usai Libur Lebaran

"Dulu dia juga pernah melakukan hal yang sama, tapi tidak tembus olehnya karena semua anggota Dewan saat itu tahu kalau kejadian sebenarnya tidak seperti itu," lanjutnya.

Mantan Ketua DPRD Sawahlunto Dipolisikan Terkait Penggelapan

baca juga: Puskesmas Andalas Telah Vaksin Ribuan Warga, 347 Diantaranya Lansia

Ia mengatakan jika pelapor memang akan mengusut permasalahan tersebut ke ranah hukum , saya siap melayaninya juga melalui jalur hukum .

"Yang jelas saya akan ikuti prosedur hukum jika saya dilaporkan dan saya akan mengikuti proses sesuai dengan seharusnya," tegasnya.

baca juga: Kembali Dari Kampung, Warga Diimbau Lakukan Tes Swab

Sehubungan dengan itu, sebelumnya diberitakan, Syamsu Rahim dilaporkan atas dugaan penggelapan uang asuransi saat menjabat sebagai Ketua DPRD Sawahlunto periode 1999-2004.

Atas tindakan tersebut, Darwin bersama kuasa hukumnya Indra Leri Wahyuli dan Partners memasukan laporan penggelapan uang tersebut kepada pihak kepolisian.

Menurut laporan terlapor atas hal tersebut, pada tanggal 20 Juli 2004, pihak Bumi Putera yang menjadi rekanan untuk dana asuransi anggota dewan saat itu telah menyerahkan uang asuransi kepada terlapor sebanyak Rp206.577.000 tetapi tidak diserahkan kepada pelapor.

Dalam laporan dengan nomor LP/ 935/ K/ V/2017/ SPKT UNIT I pelapor merasa dirinya dirugikan oleh terlapor dengan jumlah ratusan juta rupiah. [Halbert Caniago]

Penulis: Eko Fajri