Masalah Operasional Freeport, Luhut : AS Harus Ikut Aturan Indonesia

Luhut Binsar Panjaitan
Luhut Binsar Panjaitan (Net)

INDUSTRI, KLIKPOSITIF -- Menteri Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan mengatakan dalam persoalan operasional PT Freeport , Amerika Serikat harus mengikuti aturan yang berlaku di Indonesia soal industri dan saham perusahaan.

Aturan tersebut diantaranya adalah harus divestasi 51 persen, mayoritas saham dimiliki Indonesia dan selain itu wajib membangun smelter.

baca juga: Muncul dan Hilang Misterius, Fakta Monolit Logam di Utah Mulai Terkuak?

"Ada American First berarti boleh dong ada juga Indonesian First, boleh kalau mereka mau datang tetapi harus mengikuti aturan Indonesia," kata Luhut .

Ia juga mengatakan perundingan dengan PT Freeport tetap masih berjalan. Untuk urusan teknis pengelola divestasi nanti akan dibicarakan lebih lanjut.

baca juga: Luhut Jadi Menteri KKP Sementara Jadi Trending, Netizen: Sudah Diduga

Sebagai informasi, saat ini Pemerintah RI tengah melakukan perundingan dengan pihak Freeport soal operasional perusahaan industri tersebut di Provinsi Papua.

Dalam perundingan tersebut, hal pertama yang dibahas mengenai stabilitas investasi, yakni berkaitan dengan ketentuan-ketentuan fiskal, seperti perpajakan pusat maupun daerah.

baca juga: Biden Ingin Kembalikan Kepercayaan Pemimpin Dunia pada Amerika

Hal kedua mengenai divestasi , kemudian ketiga tentang kelangsungan operasi Freeport setelah masa Kontrak Karya berakhir pada 2021 dan keempat mengenai pembangunan smelter (pemurnian mineral).

Perundingan tahap kedua ini merupakan kelanjutan dari perundingan yang dilakukan oleh kedua pihak sejak 10 Februari 2017 lalu.

baca juga: Edhy Prabowo Tersangka Korupsi, Pemerintah Tunjuk Luhut Sebagai Pengganti

Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Teguh Pamudji menyampaikan pemerintah memang diberi waktu untuk menyelesaikan hal-hal yang berkaitan kelangsungan operasi PT Freeport selama enam bulan atau sampai 10 Oktober 2017.

"Kita masih ada waktu lima bulan, tetapi harapan Pak Menteri, sebelum lima bulan, kalau memang bisa terselesaikan dalam waktu satu atau dua bulan, itu lebih apresiasi untuk percepatan tim perundingan," sebut Teguh.(*)

Penulis: Ocky Anugrah Mahesa