Menpan-RB Terbitkan Aturan Baru Jam Kerja ASN Selama Ramadan

Ilustrasi
Ilustrasi (Net)

KLIKPOSITIF -- Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan aturan baru soal pengaturan jam kerja Aparatur Sipil Negara ( ASN ) selama bulan Ramadan yang diperkirakan jatuh pada 25 Mei 2017.

Aturan itu diterbitkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur melalui surat edaran dengan nomor 20 tahun 2017 mengeluarkan jam kerja yang menjadi acuan para PNS , TNI, maupun Polri.

baca juga: ASN Tak Netral di Pilkada, Gubernur Sumbar: Sanksi Menunggu

Dengan surat itu, Asman meminta agar ASN tidak mengabaikan ibadah puasa namun tetap menjalankan tugas sebagai pelayan masyarakat. Namun dalam aturan tersebut, jam kerja ASN bervariasi.

Berikut ini jam kerja bagi para PNS , TNI, dan POLRI selama bulan suci Ramadan:

baca juga: Gaji ke 13 PNS Cair Hari Ini?

1. Bagi instansi pemerintah yang melakukan 5 (lima) hari kerja:
a. Hari Senin sampai dengan Kamis : Pukul 08.00- 15.00 / waktu istirahat : 12.00 -12.30
b. Hari Jumat : pukul 08.00 - 15.30. / waktu istirahat 11.30 - 12.30

2. Bagi instansi pemerintah yang memberlakukan 6(enam) hari kerja:
a. Hari Senin sampai dengan Kamis, dan Sabtu : pukul 08.00 - 14.00 / waktu istirahat : pukul 12.00 - 12.30
b. Hari Jumat : pukul 08.00 - 14.30 / waktu istirahat : pukul 11.30 - 12.30

baca juga: Kuota PNS Terbatas, Irwan Prayitno: Tamatan Perguruan Tinggi Bentuk Usaha!

3. Jumlah jam kerja efektif bagi instansi pemerintah pusat dan daerah yang melaksanakan lima atau enam hari kerja selama bulan Ramadan minimal 32,50 jam per minggu.

4. Ketentuan pelaksanaan lebih lanjut mengenai jam kerja pada bulan Ramadan tersebut diatur oleh pimpinan instansi pemerintah pusat dan daerah masing masing dengan menyesuaikan situasi dan kondisi setempat

baca juga: Tempat Kerja Jadi Klaster Baru di Sumbar, Gubernur: ASN dari Luar Daerah Wajib Swab

Dalam surat edaran yang diterapkan pada 16 mei 2017 tersebut ditujukan kepada para menteri Kabinet Kerja, Sekretaris Kebinet Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Panglima TNI, Para kepala lembaga pemerintah non kementerian, para pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara, kemudian para pimpinan Kesekretariatan Lembaga non struktural, para pimpinan lembaga lainnya, para Gubernur, dan para Bupati/Walikota.(*)

Penulis: Ocky Anugrah Mahesa