May Day: Aspek Minta Para Pekerja Jangan Mau Dipecah Belah

Aliansi Buruh Bali Bersatu melakukan orasi saat peringatan Hari Buruh Sedunia (May Day) di Monumen Bajra Sandhi Denpasar, Minggu (1/5). Dalam aksi tersebut, buruh menolak upah murah, menghapus system outsourcing, menghapus sistem kontrak dan menolak pemutusan hubungan kerja sepihak.
Aliansi Buruh Bali Bersatu melakukan orasi saat peringatan Hari Buruh Sedunia (May Day) di Monumen Bajra Sandhi Denpasar, Minggu (1/5). Dalam aksi tersebut, buruh menolak upah murah, menghapus system outsourcing, menghapus sistem kontrak dan menolak pemutusan hubungan kerja sepihak. (ANTARA FOTO/Wira Suryantala)

KLIKPOSITIF --Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) Indonesia menyatakan peringatan Hari Buruh 1 Mei atau May Day merupakan momentum untuk memperkuat barisan perjuangan pekerja demi mewujudkan kehidupan yang lebih sejahtera.

Untuk itu, Presiden Aspek, Mirah Sumirat, meminta agar bersatu dalam satu barisan dan jangan mudah dipecah belah. "Jangan mau diadu domba. Seluruh pekerja harus bersatu karena tantangan hari ini sangat berat," kata Mirah di sela-sela aksi buruh memperingati May Day di Jakarta, Minggu, 1 Mai 2016

baca juga: Kapolri Sebut Aksi Buruh Disusupi Doktrin Anarko Sindikalisme

Kelompok pekerja saat ini, sebut Mirah, tengah menghadapi kenyataan bahwa pemerintah lebih mementingkan investor dengan segala kemudahan yang diberikan dari pada mengedepankan kesejahteraan para pekerja.

Kemudian, Peraturan Pemerintah No.78 Tahun 2015 tentang Pengupahan yang membatasi kenaikan upah minimum provinsi (UMP), juga berdasar pada inflasi dan pertumbuhan ekonomi, dan tidak berdasar hasil survei kebutuhan hidup layak (KHL).

baca juga: May Day, Cerita Guru Honorer yang Digaji Rp300 Ribu Sebulan di Pesisir Selatan

Untuk itu, Aspek meminta Presiden Joko Widodo mendengarkan aspirasi pekerja dan membatalkan PP Pengupahan, karena jelas-jelas menabrak peraturan perundangan yang lebih tinggi yaitu UU Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

"PP Pengupahan juga telah menghilangkan hak berunding yang dimiliki serikat pekerja yang sesungguhnya sudah dijamin oleh UU Ketenagakerjaan," ujarnya.

baca juga: May Day Sempat Ricuh dekat Bundaran HI, Pagar Pembatas Jalan Roboh

Mirah menyebut pasal 88 Ayat (4) UU Ketenagakerjaan mengatur dan mengamanatkan penetapan upah minimum harus berdasarkan hasil survey KHL. Sedangkan Pasal 44 PP Pengupahan, menyatakan penetapan upah minimum tidak lagi berdasarkan hasil survey KHL.
"Ini aneh karena pemerintah telah menabrak UU," pungkasnya.

Penulis: Riki