Kejari Pasaman Usut Dugaan Korupsi Proyek Jalan Mapat Tunggul

Kantor Kejari Pasaman
Kantor Kejari Pasaman (KLIKPOSITIF)

PASAMAN , KLIKPOSITIF -- Kejaksaan Negeri ( Kejari ) Pasaman , mulai mengusut dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek peningkatan jalan di Pintu Padang - Botung Busuk, Kecamatan Mapat Tunggul, pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pasaman tahun 2016, dan saat ini telah masuk tahap penyidikan.

Jalan Kabupaten yang dianggarkan dari APBD Pasaman tahun 2016 dengan panjang sekitar 3 kilometer itu diduga dikerjakan tidak sesuai dengan kontrak kerja, sehingga diduga telah menyebabkan kerugian keuangan negara Rp900 juta.

baca juga: Ninik Mamak Kecamatan IX Koto Nyatakan Dukungan Ke Pasangan SR-Labuan

"Kasus ini telah masuk tahap penyidikan dan telah tertuang dalam surat perintah penyidikan print 241/N.3.18/fd.l/5/2017," kata Kepala Kejaksaan Negeri Pasaman , Adhryansyah, Selasa (6/6).

baca juga: Instruksi Pelarangan Pesta Nikah Diabaikan Warga, Pemkab Pessel : Camat dan Wali Nagari Harus Proaktif

Menurutnya, dalam kasus tersebut kemungkinan akan menjerat beberapa pihak, seperti rekanan kontraktor, panitia pengadaan dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

"Kalau telah masuk dalam tahap penyidikan, dalam waktu dekat kita akan menetapkan siapa tersangkanya dalam kasus ini, namun untuk nama-namannya belum bisa kami publikasikan," kata Kajari.

baca juga: Pemko Pariaman Kembali Salurkan Bibit Pertanian

Sementara itu, Kasi Datun Kejari Pasaman Therry, menambahkan saat ini tim telah memeriksa beberapa saksi dan sedang mengumpulkan bukti-bukti tambahan untuk mengungkap dugaan kasus korupsi ini.

"Tim yang telah dibentuk sebanyak enam orang. Dalam masalah ini, kita telah memeriksa beberapa saksi termasuk satu orang saksi ahli di bidang teknis," terangnya.

baca juga: Begini Perkembangan Virus Corona di Bukittinggi, dari Awal Hingga Terjadi Penambahan Kasus Baru Tiap Hari

Sehubungan dengan itu, awalnya kasus ini dilaporkan pada bulan Maret 2017. Dalam pekerjaan tersebut, dimenangkan oleh PT. RC dengan nilai kontrak Rp2 Milyar lebih.

Saat pekerjaan dilakukan, pihak rekanan meminta pencairan dana termyn I ke dinas terkait senilai Rp933 juta atau sekitar 43 persen dari nilai kontrak.

"Selama pekerjaan, pihak rekanan diduga bekerja tidak sesuai dengan kontrak kerja sampai pekerjaan ini terhenti tanpa adanya pemutusan kontrak kerja," kata Therry.

Dia menerangkan, dalam hal ini motif pihak rekanan dalam melakukan dugaan korupsi dengan cara mengurangi volume pekerjaan.

"Patut diduga, kasus ini tidak sesuai dengan Perpres 70 tahun 2013 tentang pengadaan barang dan jasa. Dugaan kerugian keuangan negara untuk sementara dari hasil penyidikan kita senilai Rp900 jutaan," katanya. (Riki Hendra)

Penulis: Eko Fajri