Jelang Pemilu 2019, Jokowi Lantik Tujuh Anggota DKPP

Presiden Jokowi melantik 7 (tujuh) Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) periode 2017-2022, di Istana Negara, Jakarta, Senin (12/6)
Presiden Jokowi melantik 7 (tujuh) Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) periode 2017-2022, di Istana Negara, Jakarta, Senin (12/6) (setkab)

JAKARTA, KLIKPOSITIF -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik tujuh Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu ( DKPP ) periode 2017-2022, di Istana Negara, Jakarta, Senin (12/6) pagi.

Pelantikan tersebut sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 75/P Tahun 2017 tentang Pemberhentian Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Masa Tugas Tahun 2012-2017 dan Pengangkatan Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Masa Tugas Tahun 2017-2022 yang ditetapkan pada tanggal 9 Juni 2017.

baca juga: Survei Terbaru Ungkap Ganjar Pranowo Kandidat Teratas Capres 2024

Tujuh orang yang dilantik sebagai anggota DKPP tersebut mewakili berbagai unsur, yakni Hasyim Asy’ari (unsur Komisi Pemilihan Umum), Ratna Dewi Pettalolo (unsur Badan Pengawas Pemilihan Umum), Ida Budhiati (unsur tokoh masyarakat), Harjono (unsur tokoh masyarakat), Muhammad (unsur tokoh masyarakat), Alfitra Salam (unsur tokoh masyarakat), Teguh Prasetyo (unsur tokoh masyarakat).

Sehubungan dengan itu, usai mengikuti pelantikan, Harjono, Anggota DKPP periode 2012-2017, menyampaikan bahwa langkah awal yang dilakukan yakni inventarisasi pekerjaan. Ia menyampaikan hal itu perlu untuk mengetahui apa yang telah dikerjakan dan yang perlu ditindaklanjuti.

baca juga: Bikin UU Bukan Permainan Petak Umpet, Peneliti Politik: Zaman Soeharto Pakai Mesin Ketik Tidak Terdengar Ada Typo

"Yang kedua, kita bersyukur karena ini warisan Pak Jimly. Biasanya Pak Jimly itu kalau memberi warisan kan pasti baik begitu. Kita ambil baiknya lah,” tutur Harjono.

Secara administratif, menurut Harjono, tidak ada hambatan berarti yang akan dihadapi. Ia menambahkan bahwa kemungkinan yang perlu dilakukan adalah perbaikan untuk meningkatkan kerja sama sebagai sebuah tim.

baca juga: Sandiaga Uno Disebut-sebut Diusulkan Jadi Ketum PPP, Gerindra Respon Begini

Saat ditanya mengenai pemilu 2019, Harjono ungkapkan memang haru dipersiapkan perangkatnya, kesigapan anggota, dan hal lain yang perlu yakni perubahan peraturan.

"Pasti itu perlu ada satu perubahan aturan, tapi itu nanti kita kasih semua, apa yang sudah ada lalu kemudian akan kita tambah apa. Itu tantangan pertama. Selagi kita barangkali ada kosong sampai Pilkada 2018, ini ada kesempatan dengan teman-teman ini untuk melihat peraturan yang ada untuk disempurnakan. Saya kira itu," jelas Harjono.  

baca juga: Besok, DKPP Akan Periksa Delapan Penyelenggara Pemilu Kota Bukittinggi di Padang

Mengenai Undang-Undang Pemilu Harjono menyampaikan bahwa nantinya DKPP akan menyesuaikan dengan perubahan yang ada. Ia juga menyampaikan harapan agar DKPP ke depan putusan yang dihasilkan memiliki keadilan bagi semua pihak. “Jangan sampai putusan-putusan kita nanti dirasa tidak adil dan sebagainya. Jadi itu yang perlu kita sempurnakan,” tambah Harjono.

Kemungkinan adanya tarik-menarik dari parpol jelang pemilu 2019, Harjono ungkapkan bahwa DKPP nantinya berangkat dari pengaduan sehingga dari delik aduan itulah yang kemudian akan diperiksa.

“Ya itu kredibilitas kita, oleh karena itu kita harapkan bahwa semua bekerja sama dan menjaga fairness. Oleh karena itu tantangannya adalah kita sebagai penyelenggara mengenai penegakan kotik (kode etik) itu bisa betul-betul adil,” pungkas Harjono. (*)

Penulis: Eko Fajri