Dilema Pungutan Sekolah, Ini Kata Ombudsman Sumbar

Ilustrasi
Ilustrasi (KLIKPOSITIF/Hatta Rizal)

PADANG, KLIKPOSITIF -- Persoalan pungutan sekolah di Sumbar menjadi hal pelik, pasalnya masalah itu menjadi dilema untuk kepala sekolah di tingkat SLTA. Pungutan dimaksud terkait penghimpunan dana pendidikan dari masyarakat Indonesia pada tahun ajaran baru.

Hingga saat ini belum ada level kebijakan atau regulasi oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat atau aturan yang mengikat setingkat Peraturan Gubernur (pergub).

baca juga: BPBD Padang Sebut Shelter Pasar Raya Paling Bagus Hadapi Bencana

Asisten Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat Adel Wahidi mengungkapkan, kepala sekolah beserta komite banyak yang bertanya ke Ombudsman , baik melalui telepon, surat bahkan ada juga yang datang langsung secara bersama-sama ke kantor, untuk konsultasi penghimpunan dana tersebut.

"Bukan tidak boleh, bertanya atau meminta saran ke Ombudsman , tapi seharusnya hal seperti ini sudah terang dan jelas terlebih dahulu pada level kebijakan atau regulasi oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat,” sebut Adel Kepala KLIKPOSITIF , Kamis 6 Juli 2017 di Padang.

baca juga: Persiapan Kejurda, Puluhan Calon Atlet Taekwondo Pessel Ikuti Kenaikan Sabuk

Dibeberkan Adel, kepala sekolah khawatir, jika nanti permintaan uang yang biasa dilakukan awal tahun ajaran baru itu akan tergolong pungli dan nanti akan berhadapan Ombudsman atau penegak humum (Saber Pungli).

Ia menilai Dinas Pendidikan terkesan lamban dalam persoalan tersebut. Padahal sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dari perubahan status SMA dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Provinsi, seharusnya PR itu sudah selesai sejak Januari lalu.

baca juga: Hari Ini PPDB SMA/SMK di Sumbar Dibuka, Ini Jalurnya

Padahal, untuk sementara Dinas Pendidikan bisa saja membuat surat edaran atau sekaligus membuat regulasi setingkat peraturan Gubernur, guna mengatur pendanaan pendidikan oleh Komite/Masyarakat.

"Dulu, di beberapa Kabuten/Kota ada aturan Kepala Daerah terkait pendanaan pendidikan oleh komite ini, tapi tentu sekarang tidak berlaku lagi karena kewenangan SMA berpindah ke provinsi," tuturnya.

baca juga: Gempa Darat Guncang Bukittinggi, Getarannya Dirasakan di Sejumlah Daerah

Menjawab kegalauan kepala sekolah, dan mencegah terjadinya penyimpangan pelayanan publik, jatuh ke pungli, Ombudsman berharap Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera segera memberi solusi.

Ditambahkannya, Dinas Pendidikan dapat merujuk pada kenetentuan yang lebih tinggi, ada Peraturan Pemerintah Nomor 48/2008 tentang Pendanaan Pendidikan dan Permendikbud 75/2016 tentang Komite Sekolah.

"Fungsi dinas justru di situ, membina dan membuat regulasi turunan yang mudah dipahami oleh Kepala sekolah," tutupnya.

[Joni Abdul Kasir]

Penulis: Iwan R