Diduga Langgar Perda Tata Ruang, Pemko Padang Dilaporkan ke Ombudsman

Ilustrasi
Ilustrasi (Net)

PADANG, KLIKPOSITIF -- Kelompok masyarakat yang menamakan diri sebagai Kelompok Masyarakat Peduli Kota Padang melaporkan Pemerintah Kota Padang atas dugaan mall administrasi dan penyalahgunaan prosedur dalam pembangunan Supermarket Transmart ke Ombudsman Sumbar, Senin 10 Juli 2017.

Menurut kelompok itu, Pemko Padang telah melanggar Peraturan Daerah nomor 4 Tahun 2012 Pasal 70 ayat 3 tentang RT/RW atas keputusan Walikota Padang nomor 555 tahun 2015 tentang kelayakan lingkungan hidup pembangunan Transmart.

baca juga: Ombudsman Sumbar Buka Posko Pengaduan PPDB Online 2021

"Kami melaporkan dugaan mall praktek dan penyalahgunaan lokasi dalam penempatan Trans Mart," kata anggota Masyarakat Peduli Kota Padang, Desriko.

Menurutnya pihak Pemko Padang sendiri tidak bisa berpatokan kepada Perda yang mengatur bahwa kawasan pembangunan supermarket tersebut merupakan area pusat pemerintahan, yang mana sesuai Perda tersebut rencanan tata ruang Kota Padang berlaku dari tahun 2010 hingga 2030 nanti.

baca juga: Semen Padang Raih Penghargaan Kontribusi Pajak Daerah Terbesar 2020 dari Pemko

"Kalau berpatokan kepada perda yang menyatakan bahwa Padang Utara merupakan lokasi pusat perdagangan, menurut kami itu selain Jalan Katib Sulaiman, jadi keputusan pembangunan supermarket tersebut telah melanggar Perda," lanjutnya.

Selain itu kelompok itu juga menilai bahwa Pemko Padang juga melanggar Undang-undang nomor 28 tahun 2002 pasal 5 ayat 4 dan pasal 6 ayat 1 tentang bangunan gedung yang dibangun harus sesuai dengan tata ruang wilayah Kabupaten/Kota.

baca juga: DPRD Kota Padang Sahkan Ranperda Retribusi Jasa Usaha

"Hal itu kami sinyalir karena Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan Kota Padang telah menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) pada PT Trans Ritel Property selaku perusahaan yang bertanggung jawab atas pembangunan supermarket tersebut pada 22 Maret 2016 lalu," jelasnya kemudian.

Dengan adanya laporan tersebut, pihak Ombudsman RI sendiri mengaku bakal mempelajari berkas laporan itu yang kemudian akan ditindaklanjuti sesuai dengan proses yang ada.

baca juga: Ini Langkah Ombudsman Penuhi Standar Komponen Pelayanan Publik di Pasbar

"Laporannya sudah kami terima dan kami akan pelajari, setelah itu baru ada tindakan atas dugaan pelanggaran Peraturan Daerah tersebut," sebut Sekretaris Ombudsman Sumbar, Adel Wahidi.

[Halbert Chaniago]

Penulis: Ocky Anugrah Mahesa