Ini Alasan DPRD Apungkan Wacana Pemindahan Pusat Ibu Kota Pessel

Painan-Pessel
Painan-Pessel (postimg.org)

PESSEL , KLIKPOSITIF -- Ketua DPRD Pesisir Selatan, Dedi Rahmanto Putra mengatakan, wacana pemindahan ibu kota Pessel diapungkan karena secara birokrasi sangat sulit mengoptimalkan pelayanan publik terhadap masyarakat. (Baca : Pessel " href="http://news. KLIKPOSITIF .com/baca/16731/dprd-apungkan-wacana-pemindahan-pusat-ibu-kota-kabupaten-pessel">DPRD Apungkan Wacana Pemindahan Pusat Ibu Kota Kabupaten Pessel )

"Kita berharap pak Novrial Anas (Ketua Forum Komunikasi Perantau Pessel ) membantu mencari solusi terhadap masalah ini. Pada point yang ingin kita sampaikan adalah bagaimana mendekatkan pelayanan kepada masyarakat," sebut Dedi kepada KLIKPOSITIF , Kamis 13 Juli 2017. (Baca : Pessel , FKP:DPRD Ngawur" href="http://news. KLIKPOSITIF .com/baca/16793/pemindahan-pusat-ibu-kota-pessel--fkp-dprd-ngawur">Pemindahan Pusat Ibu Kota Pessel , FKP:DPRD Ngawur )

baca juga: Sudah Satu Bulan Lebih Pessel Tanpa Kasus Baru COVID-19

Ia mengingatkan, dengan kondisi topografis daerah memanjang yang bisa menghabisakan waktu jarak tempuh hingga berjam-jam melalui darat membuat pelayanan tidak bisa berjalan optimal. Apalagi, jangkauan pemerintah secara birokrasi juga terhalang akibat jarak itu, dan perlu dibicarakan serius.

"Kabupaten Pessel  memanjang dari Utara ke Selatàn, tentu rentang kendali birokrasi sangat sukar untuk menjangkau daerah yang jauh dari pusat pemerintahan. Menurut hemat saya, kalau jarak tempuhnya itu di atas 3 jam perjalan darat, maka jalannya pelayanan masyarakat tidak akan bisa maksimàl," jelasnya.

baca juga: Proses Verifikasi Faktual Pilkada di Pessel Berjalan Lancar

Sedangkan untuk melakukan pembangunan dari sektor ril menurut Dedi Rahmanto Putra adalah salah satu langkah daerah untuk menumbuhkan perekonomian masyarakat. Menurutnya, upaya itu dilakukan Pemda dan campur tangan DPRD untuk menyusun program-program yang berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi.

"Sektor ril harus diurus dengàn ril juga, salah satunya upaya Pemda adalah bagaimana menyusun program disetiap OPD agar berpihak untuk pencapaian pertumbuhan ekonomi, kalau bisa capaiannya di atas pertumbuhan nasional,"terangnya.

baca juga: Pantai SUTA Kampung Pandan, Objek Wisata 90-an yang Kini Hadir Kembali

Lanjutnya, pembangunan dari sektor ril akan juga dilakukan dengan pemerataan pembangunan. Namun itu, butuh anggaran yang sangat besar untuk pemerataannya, sebab kemampuan APBD Pessel belum mengimbangi rasio jumlah 500 jiwa penduduk dan wilayah yang sangat luas dan memanjang dari Utara Padang hingga Selatan perbatasan Muko-muko Bengkulu.

Ia mencontohkan kemajuan Solok Raya yang terdiri dari tiga pemerintahan saat ini. Jika dibadingkan dengan Pesisir Selatan, Solok Raya hampir seukuran wilayah Pesisir Selatan dengan jumlah penduduk yang hampir sama banyak. Tetapi, secara nyata Pesisir Selatan hanya ditanggung satu Lumbung APBD, sementara Solok Raya sudah tiga Lumbung APBD-nya.

baca juga: PPP Pessel Jalin Koalisasi dengan Perindo

"Kita hitung dengan penduduk 500 ribu jiwa lebih kurang dan luas yang hampir sama dengan Solok Raya yang sudah dihidupkan dengan tiga APBD. Sementara Pessel , masih saja satu APBD, dan Pemda sangat butuh sokongan APBN untuk merata pembangunan, sebab disadari APBD murni Pessel  tidàk mampu untuk itu," katanya.

Jika pengapungan wancana itu tidak memungkinkan untuk dilakukan, ia berharap bagaimana cara untuk mengoptimalkan pelayanan terhadap masyarakat, serta berjalannya kinerja pemerintah sesuai dengan hajat masyarakat banyak.

"Sekarang kita di daeràh minta tolong kepada banyak pihak bagamana caranya memaksimalkan pelayanan publik ke masyarakat jika dihadapkan dengan persoalan tersebut. Kemudian mari kita diskusikan apa saja jalan keluar dari masalah ini serta bagaimana cara membangkitkan perekomomian daeràh kita," tutupnya.

[Kiki Julnasri]

Penulis: Iwan R