Polemik Pembatalan Bibit Inpago Dhamasraya, Pejabat di Sumbar Saling Tuding

Ilustrasi
Ilustrasi (net)

PADANG, KLIKPOSITIF -- Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumbar , Candra mengatakan, pembatalan bibit inpago (Padi Tahan Kering) untuk petani Dharmasraya dikarenaka beberapa alasan, diantaranya tidak tersedia bibit padi di lahan kering atau padi gogo rancah. Sebab sesuai dengan aturan, pengadaan harus sesuai dengan bibit yang tersedia.

"Bibitnya tidak tersedia, pengadaan bibit diubah ditengah jalan, mereka juga tidak menjelaskan kepada kami kenapa diubah. Kok dicari benih yang tidak ada, kami juga tidak diberikan informasi untuk pengadaan inpago," Kata Candra, saat ditemui KLIKPOSITIF , Rabu (2/8) diruang kerjanya.

baca juga: Ada 36 Penambahan Positif COVID-19 di Sumbar per 10 Agustus

Candra menambahkan, program Luas Tambah Tanam (LTT) sudah berjalan pada bulan Januari 2017 dalam bentuk pengadaan, usulan harus sudah masuk pada bulan Maret. Proses penanaman sudah dimulai bulan April dengan konsekuensi semua kegiatan dilapangan harus menyesuaikan. Dharmasraya baru bergerak untuk mengadakan kegiatan itu pada Maret dengan memasukkan ke Unit Layanan Pengadaan (ULP) dengan penunjukan langsung kepada PT. Pertani.

"April kemaren kami cek ternyata belum berjalan, kami bahkan sudah cek PT. Pertani kenapa tidak jalan, mereka menjawab ada jenis yang diubah, kami tanyakan lagi kenapa diubah namun tidak ada jawabannya," tuturnya.

baca juga: DPR Minta Nadiem Perhatikan Kesenjangan Daerah Soal Kurikulum Darurat

Dilanjutkannya, "Kenapa Dharmasraya tidak mengambil bibit tersedia saja dan sesuai aturan. Untuk inpago juga tidak pernah ditahan di Sumbar apakah petani terbiasa dengan bibit itu,". Dia juga mengakui anggaran untuk Dharmasraya dipindahkan ke Kota Padang.

Selain itu kata Candra, Dharmasraya juga bermasalah soal realisasi target Luas Tambah Tanam (LTT) dan laporan penanaman jagung.

baca juga: Anggota DPR Beri Catatan Soal Pemulihan Ekonomi COVID-19 dalam Omnibus Law

Candra menegaskan tidak pernah menggalang-halangi Dharmasraya untuk mendapatkan bantuan bibit tersebut. "jangan dijadikan kami kambing hitam, padahal realisasi rendah. Kami ditegur pusat dengan dasar itu pula kami menegur mereka," ujarnya.

Kemudian Dia menjelaskan, Kementerian Pertanian memiliki program upaya khusus (upsus) swasembada pangan 2015-2017 dengan fokus tiga komoditas, yakni padi, jagung, dan kedelai (pajale). Program diaplikaskan dalam bentuk target luas tambah tanam (LTT). Sumbar salah satu provinsi yang tergabung karena memenuhi syarat luas lahan pertanian , dan Dharmasraya salah satu daerah yang medapatkan bantuan.

baca juga: Jika Kembali Maju di Pilpres 2024, Ini Prediksi Lawan-lawan yang Akan Dihadapi Prabowo

"Untuk Percepatan Swasembada Pangan Melalui program Upsus tiga komoditas utama padi jagung kedelai (pajale), pemerintah Presiden Jokowi sangat bertekad untuk mensukseskan kedaulatan pangan dalam 3 tahun ini," ulasnya.

Hal tersebut disampaikan Candra terkait, adanya kebijakan pengeringan yang dilakukan Balai Wilayah Sungai Sumatera V sejak dua bulan terakhir yang dilaporkan berdampak pada kehidupan petani di Kabupaten Dharmasraya.

Menanggapi tanggapan Candra, Kepala Dinas Pertanian Pemkab Dharmasraya Darisman saat dihubungi KLIKPOSITIF mengatakan, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumbar tidak memahami kondisi daerah khusus Dharmasraya. Target awal LTT di Kabupaten Dharmasraya 16.000 hektare, sementara yang baru terealisasi 6.500 hektare. Untuk itu bibit Inpago sebagai solusi agar kekurangan LTT tidak begitu signifikan.

"Ceritanya begini, kan ada salah satu kabid kami punya hubungan emosional dengan Direktur Pembenihan di pusat, saat itu dijanjikan bibit untuk luas lahan 1200 hektare lebih, namun butuh rekomendasi dari provinsi. Itu permasalahannya," sebutnya.

Dia mengaku usulan bibit inpago merupakan permintaan dari petani sendiri. Namun dibatalkan. Ditambahkannya, persoalan kekeringan lahan pertanian di Dharmasraya kerana adanya perbaikan irigasi dari pusat melalui Balai Wilayah Sungai Sumatera V. Lahan yang terdapat pengeringan irigasi sekitar 4000 hektare.

"Kami mendukung proyek irigasi itu, karena dalam jangka panjang memberikan dampak baik kepada petani , namun agar pengurangan LTT tidak begitu signifikan maka kami carikan solusinya, e malah tidak dapat rekomendasi" kesalnya.

Terkait laporan penanaman jagung, kadis menguraikan, penaman sudah berlangsung. Katanya, Luas sawah yang sudah ditanam jagung hingga hari mencapai 1000 Hektare dengan bibit jagung gratis. Disamping bantuan bibit jagung gratis juga di bantu pupuk gratis sebanyak 100 Ton pupuk.

"Kami laksanakan kok penanaman jagung hingga kini sudah 1000 Ha tertanami tersebar di 5 kecamatan yakni Kecamatan Sitiung, Koto Baru, Padang Laweh, Koto Besar dan Tiumang, " katanya. (Joni Abk)

Penulis: Eko Fajri