Petani Sumbar Bisa Dapat Rp6 Juta Jika Gagal Panen, Ini Programnya

Ilustrasi
Ilustrasi (KLIKPOSITIF/Haswandi)

PADANG, KLIKPOSITIF -- Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumbar, Candra, mengatakan pemerintah menyediakan kuota sebanyak 34 ribu hektare (ha) untuk Asuransi Usaha Tani di Sumbar. Namun dari jumlah tersebut, hanya 850 ha saja yang baru diasuransikan.

Menurut Candra, masalah itu disebabkan kurangnya sosialisasi dari kabupaten dan kota, padahal program asuransi petani sudah berjalan sejak 2013 lalu.

baca juga: Dalam Kurun Lima Tahun, 1.000 Hektare Lahan Pertanian di Padang Diduga Beralih Fungsi Jadi Bangunan

"Banyak petani yang tidak tahu, padahal biayanya sangat murah," sebut Candra saat ditemui KLIKPOSITIF , Rabu 2 Agustus 2017 di ruang kerjanya.

Program itu kata Candra dilakukan sebagai bentuk upaya pemerintah dalam mensejahterakan petani . Ia menjelaskan setiap satu hektare lahan petani yang diasuransi, dibebankan biaya asuransi sebesar Rp180 ribu. Namun untuk biaya asuransi itu petani hanya membayar premi Rp36 ribu saja, karena sisanya disubsidi atau ditanggung oleh pemerintah. 

baca juga: Inovasi Pertanian IPB Terbaik di Asia Tenggara, Mahyeldi Berharap Ditularkan ke Sumbar

Dengan membayar Rp36 ribu per-hektare, petani akan mendapatkan santunan sebesar Rp6 juta per-hektare jika mengalami gagal panen.

Candra juga menyebut, PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) atau Jasindo ditunjuk sebagai satu-satunya pelaksana program tersebut. "Diasuransikan setiap kali turun tanamam," jelas Candra.

baca juga: Masyarakat Bisa Minta Bibit Tanaman Gratis ke Dinas Pertanian Kota Padang

Candra juga menilai, ketidaktahuan petani dalam program ini, karena kurang fokusnya kabupaten dan kota dalam program tersebut. Padahal petugas pertanian telah disebar sampai ke tingkat yang paling bawah seperti petugas Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL).

"Pertanyaannya, apakah mereka bekerja, kabupaten dan kota bergerak tidak? Jangan alasan petani keberatan, tidak mau ikut. Coba pikir, hanya dengan Rp36 ribu atau dua bungkus rokok, masa petani gak mau, gak masuk akal kan," katanya.

baca juga: Sidak di Kantor Dinas TPHP, Mahyeldi Tekankan Disiplin Kelengkapan ASN

Ia berharap Kepala Dinas Pertanian kabupaten dan kota bisa mewanti-wanti kepada bawahannya agar melaksanakan program tersebut dengan maksimal. "Kasihan petani , gagal panen tidak dapat apa-apa, padahal potensi gagal sangat besar," ulasnya.

Dituturkannya, gagal panen yang menjadi tanggungan asuransi itu hanya yang disebabkan bencana alam dan gangguan atau serangan hama. Menurutnya, untuk tergabung dalam asuransi, petani harus mendaftar kepada PPL setempat, setelah itu nantinya petugas asuransi akan turun ke lapangan untuk mengukur luas lahan sebelum menetapkan besaran asuransi. 

Terkait program asuransi petani ini, Abu Kasir (63) salah seorang petani di Kenagarian Rawang Gunung Malelo Surantih Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan mengaku tidak mengetahui program tersebut. Padahal diia memiliki sawah lebih dari 1 hektare dengan musim tanam dua kali setahun. "Oh ada ya?, saya belum pernah ikut dan baru tahu," sebutnya.

Padahal lanjut Abu, ribuan hektare lahan pertanian di tempatnya tersebut sangat rentan dengan bencana alam seperti banjir dan kekeringan. "Sering juga kami gagal panen, tapi tidak dapat apa-apa. Paling menanggung kerugian masing-masing," ungkapnya.

[Joni Abdul Kasir]

Penulis: Iwan R