Pengerjaan Jalan Nasional Kambang-Indrapura Terkendala Pembebasan Lahan

Ilustrasi
Ilustrasi (net)

PESSEL , KLIKPSOTIF -- Pengerjaan jalan Nasional Kambang-Indrapura Kabupaten Pesisir Selatan masih terkendala persoalan ganti rugi pembebasan lahan. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kambang-Indrapura menyebutkan, dari 2.889 pemilik lahan yang harus menerima ganti rugi, diantaranya masih menunggu tahap sosialisasi .

"Satu kecamatan lagi yang belum sosialisasi , seperti ranah pesisir dengan tujuh nagari. Mudah-mudah minggu depan sudah kabar pastinya," sebut PPK jalan Nasional Kambang-Indrapura Filino pada KLIKPOSITIF .

baca juga: Terciduk, Seorang Warga Pessel Diamakan Polisi Saat Transaksi Narkoba

Ia tidak menjelaskan, apa penyebab terkendalanya pembebasan lahan serta tentang lama masa kontrak untuk pengerjaan jalan Nasional di bagian Kambang-Indrapura ini. Pihak mencantat, sekitar 1.696 titik lahan yang harus mendapat ganti rugi, sebagian besarnya masih menunggu tahap sosialisasi .

"Yang sudah bebas 1.193, yang belum bebas 1.696 dari total 2.889 termasuk 1.458 warga terkena proyek (WTP) yang dalam program sosialisasi . Seperti, satu kecamatan lagi yang belum sosialisasi , yaitu Ranah Pesisir dengan 7 nagari," jelasnya.

baca juga: Kasus COVID di Pessel Bertambah 9 Orang, 5 Diantaranya Petugas RSUD Painan

Untuk mempercepat penyelesaian ganti rugi pelebaran jalan di daerah itu, pihaknya mengingatkan warga yang sudah menerima kompensasi ganti rugi.
Untuk segera mengembalikan kuitansi dan pelepasan hak sebagai pelengkap administrasi. Sebab, jika tidak mengembalikan tersebut, akan menggangu warga proses yang akan mengurus pembayaran.

"Tolong diingatkan ke warga yang sudah terima ganti rugi agar segera mengembalikan kuitansi dan pelepasan hak, karena jika tidak akan menggangu warga lain yang dalam mengurus pembayaran,"jelasnya.

baca juga: Kasus Terus Bertambah, Tim Gugus COVID Pessel Siapkan Tim Penanganan Jenazah

Pengamatan KLIKPOSITIF , pengerjaan pelebaran jalan Nasional di Kabupaten Pesisir Selatan ini, diketahui mulai melaksanakan pekerjaan sejak September 2016 lalu. Hal itu, diakui Jasmena warga Koto Nan IV- Kengarian Palangai yang terkena dampak pengerjaan proyek.

"Setahu kami, kalau untuk di Koto Nan Ampek Palangai, proyek jalan ini masuk bulan 9 tahun 2016. Sampai saat ini, kami belum diberitahu soal ganti rugi," tegasnya. (Kiki Julnasri)

baca juga: Ciptakan Pilkada 2020 Aman dan Damai, Kapolres Pessel Ajak Masyarakat Tidak Abaikan Adat Minangkabau

Penulis: Eko Fajri