Kasus Perusakan Terumbu Karang, Ini Hasil Penyelidikan DKP Sumbar

Yosmeri
Yosmeri (KLIKPOSITIF/Joni Abdul Kasir)

PADANG, KLIKPOSITIF -- Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sumbar Yosmeri menyebutkan dari hasil penyelidikan yang dilakukan Dinas Kelautan dan Perikanan, perusakan terumbu karang yang dilakukan oleh pengelola objek wisata Swarnadwipa merupakan karang hidup.

Menurutnya, perusakan itu dilakukan dengan cara membongkar karang di sekitar pulau untuk dijadikan bahan pembangunan cottage (penginapan) berupa saluran dan dinding-dinding bangunan.

baca juga: Anggota DPR Minta Masyarakat Sumbar Tidak Takut Divaksin

"Hasil penyelidikan kami jelas mereka (Swarnadwipa) membongkar dan mengambil terumbu karang hidup untuk bangunan saluran dan dinding-dinding bangunan resort disana," sebutnya

Kata Yosmeri berkas dan barang bukti tim penyelidikan dari dinas sudah di serahkan ke Kajati Sumbar .

baca juga: Ini Tanggapan Anggota DPR Terkait Dugaan Mark Up Dana COVID-19 di Sumbar

"Saya dapat laporan tersangkanya sudah ditahan," sebutnya usai menghadiri rilis LAKIP Sementara Pemprov Sumbar di Auditorium Gubernuran Sumbar , Kamis 14 September 2017.

Dari laporan yang didapatkan pihaknya diketahui Swarnadwipa tidak mengantongi izin untuk pengelolaan. "Informasinya belum ada izin, tapi coba dicek lagi ke Dinas Pariwisata Kota Padang," katanya.

baca juga: Pemuda yang Terseret Gelombang di Pessel Berhasil Ditemukan, Satu Lainnya Masih dalam Pencarian

Menurutnya tindakan yang dilakukan pengelolaan merupakan pengrusakan terhadap biota laut yang dilindungi dan bertentangan Pasal 98 UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dengan ancaman hukuman lima tahun penjara.

Kedepan, Pihaknya akan menginventarisir semua pengelolaan pulau-pulau kecil yang ada di Sumbar sambil menunggu Perda Zonasi Tata Ruang Laut rampung, ehingga tidak terjadi perusakan khusus biota laut.

baca juga: PNS yang Terpilih Pilwana Mesti Cuti dan Fokus sebagai Wali Nagari

"Kabarnya banyak resot di pulau kecil yang tidak mengantongi izin, makanya kami siapkan perda-nya supaya bisa diawasi secara keseluruhan," tutur Yosmeri.

[Joni Abdul Kasir]

Penulis: Iwan R