Sidang di PTUN, LBH Padang Rilis 26 Tambang Non CnC yang Izinnya Perlu Dicabut

Ilustrasi
Ilustrasi (KLIKPOSITIF)

PADANG , KLIKPOSITIF -- Setelah sebelumnya sempat tertunda, kerena pihak Gubernur tidak membawa surat tugas dan atau surat kuasa langsung dari atasan untuk menghadiri persidangan, pada 19 September 2017 Persidangan Permohonan untuk Memperoleh Putusan atas Penerimaan Permohonan (Fiktif Positif) antara LBH Padang dengan Gubernur Sumatera Barat dengan Nomor perkara: 2/P/FP/2017/PTUN-PDG digelar di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Padang .

Berdasarkan rilis yang disampakan LBH Padang , Selasa (19/9), persidangan yang sedianya dimulai pada pukul 10.00 pagi, digelar pada pukul 11.00 WIB. Majelis hakim diketuai oleh Harisman, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara dengan hakim anggota Zabdi Palangan dan M. Afif. Tim kuasa hukum Pemohon hadir Sudi Prayitno, Vino Oktavia, Kautsar, Wendra Rona Putra dan Aldi Harbi sementara pihak Gubernur diwakili oleh Desi Arisandi dan tim.

baca juga: PH Mulyadi Sebut Hal Ini Terkait Penetapan Kliennya Sebagai Tersangka

Surat permohonan langsung dibacakan oleh ketua tim kuasa hukum LBH Padang Sudi Prayitno. Dalam permohonan nya LBH meminta Pengadilan Menyatakan Permohonan LBH Padang kepada Gubernur Sumbar melalui Surat Nomor: 143/SK-E/LBH-PDG/VII/2017 tertanggal 31 Juli 2017 Perihal Permohonan Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Non Clear and Clean di Sumatera Barat dikabulkan secara hukum serta mewajibkan Gubernur untuk menerbitkan Keputusan Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Non Clear and Clean yang masih aktif dan belum habis masa berlakunya.

Berikut daftar  26 Izin dimaksud

baca juga: JK Dituding Dibalik Penangkapan Edhy, Ini Kata Jubir


"""""

baca juga: Teror Harimau di Jorong Lurah Ingu: Bertatapan Muka dengan Inyiak

"Gubernur sebagai Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan memiliki beberapa kewajiban antara lain membuat keputusan dan/atau tindakan sesuai dengan kewenangannya, mematuhi asas-asas umum pemerintahan yang baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mematuhi persyaratan dan prosedur pembuatan keputusan dan/atau tindakan," tulis rilis LBH Padang .

Rilis LBH juga menjelaskan, sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 kewenangan menerbitkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) mineral logam dan batu bara, IUP mineral bukan logam dan batuan, izin pertambangan rakyat dan IUP operasi produksi yang komoditas tambangnya berasal dari satu daerah provinsi yang sama, telah beralih ke tangan Gubernur.

baca juga: Penyidik Polda Dihadang Laskar di Rumah Habib Rizieq, FPI Minta Maaf

Maka sesuai dengan asas hukum asas contrarius actus diperkuat dengan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan maka Gubernur berwenang menerbitkan IUP di Sumatera Barat dengan sendirinya juga memiliki berkewajiban untuk mencabut. (*)

Penulis: Eko Fajri