Pemprov Sumbar Bakal Hentikan Pengelolaan Pulau Wisata 'Bermasalah'

Potret Keindahan Wisata Pulau di Sumatera Barat
Potret Keindahan Wisata Pulau di Sumatera Barat (Net)

PADANG, KLIKPOSITIF -- Pemerintah Provinsi Sumatera Barat bakal menghentikan operasional pulau-pulau wisata yang bermasalah.

Wakil Gubernur Sumatera Barat, Nasrul Abit mengatakan penghentian pengelolaan pulau-pulau tersebut dilakukan karena operasionalnya menyalahi aturan.

baca juga: Alwis Ajak Masyarakat Sukseskan MTQ Nasional di Sumbar

"Seperti pulau yang melakukan pengrusakan terumbu karang dan melakukan kegiatan hiburan malam yang berada di luar kepatutan," katanya.

Ia menyebut, penghentian pengelolaan pulau wisata tersebut tidak hanya berlaku bagi yang telah beroperasi saja, termasuk pulau yang akan beroperasi.

baca juga: Gubernur Sumbar: Seleksi MTQ Nasional Sudah Sesuai Aturan

"Pasalnya aturan pengelolaan pulau-pulau itu belum jelas. Nanti setelah jelas aturan mainnya baru dilanjutkan kembali, atau yang ingin beroperasi segera lengkapi syarat," sebut mantan Bupati Pesisir Selatan itu.

Menurut dia, pengelolaan pulau wisata tersebut diatur Perda Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (ZWP3K).

baca juga: Awasi 100 Kampanye Tatap Muka Bawaslu Solsel Ingatkan Paslon Patuhi Protokol Kesehatan

Perda yang telah ada itu merupakan mandat dari UU Nomor 27 Tahun 2007 soal pengelolaan wilayah pesisir. Dalam aturan tersebut, kewenangan legalitas pengelolaan pulau wisata tersebut berada di tangan Pemerintah Kabupaten dan Kota.

Namun saat ini aturan tersebut telah direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, dimana soal legalitas pengelolaan dipindahkan ke Pemerintah Provinsi.

baca juga: Peduli Usaha Mikro di Tengah Pandemi, Bank Nagari Berikan Pinjaman Tanpa Agunan

Dalam aturan tersebut juga dipaparkan bahwa Pemerintah Daerah diharuskan untuk menyusun Rencana Zonasi serta menetapkan legalitas pengelolaan pulau dengan Perda.

"Pengelolaan pulau harus merujuk kepada tata ruang. Saat ini Pemprov bersama DPRD Sumbar masih melakukan pembahasan terkait Perda Zonasi tersebut," pungkas Nasrul Abit.

[Joni Abdul Kasir]

Penulis: Ocky Anugrah Mahesa