Wabup Jadi Tersangka Pengrusakan Mandeh, DLH Pessel Bungkam

Objek Wisata Mandeh, Pesisir Selatan
Objek Wisata Mandeh, Pesisir Selatan (Istimewa)

PESSEL, KLIKPOSITIF -- Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel), Nelly Armidha mengaku belum mengetahui rincian kasus yang menimpa Wakil Bupati daerah itu, Rusma Yul Anwar soal perusakan KWT Mandeh.

Ia juga menyebut belum mendapatkan pemberitahuan dari Kementerian Lingkungan Hidup soal penyidikan orang nomor 2 di Kabupaten yang berada di pesisir Barat Sumatera itu.

baca juga: JK Dituding Dibalik Penangkapan Edhy, Ini Kata Jubir

"Saya baru tahu pagi tadi dari berita, dan untuk resminya saya belum menerima surat pemberitahuanya dari Kementerian Lingkungan Hidup ," katanya.

Terkait rincian keterlibatan Rusma Yul Anwar , Nelly lebih memilih bungkam, dan ia juga menegaskan bahwa pihaknya belum menerima surat perintah penyidikan dari Kementerian soal kasus itu.

baca juga: Calon Gubernur Sumbar Tersangka, Pengamat Politik Sarankan Mulyadi Segera klarifikasi

"Itu kan kerjaannya Kementerian Lingkungan Hidup , jadi sama tidak mau komentar apa-apa," ucap dia kemudian.

Dalam sebuah salinan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan dari Kementerian Lingkungan Hidup , Rusma Yul Anwar dinyatakan sebagai tersangka atas dugaan pengrusakan lingkungan hidup di KWT Mandeh.

baca juga: Satu Calon Gubernur Sumbar Tersangka, KPU Tegaskan Hal Ini

Penyidikan itu telah dimulai pada 15 September, dalam surat itu dipaparkan bahwa Wakil Bupati Pesisir Selatan itu diduga telah melanggar Pasal 98 dan 109 Undang-Undang nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

" Rusma Yul Anwar juga telah melakukan usaha atau kegiatan yang tidak memiliki izin lingkungan di Mandeh," tulis Kementerian Lingkungan Hidup dalam surat perintah dimulainya penyidikan tersebut.

baca juga: Siapkan Lulusan Handal, SMKN 1 Sutera dan Bank Nagari Cabang Painan Jalin Kerja Sama

Selain ditujukan pada Rusma, perintah penyidikan tersebut juga ditujukan pada Jaksa Agung Muda Pidana Umum-Kejaksaan Agung RI, Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel), Nelly Armidha.

Perintah penyidikan dilakukan berdasarkan rujukan Pasal 94 Undang-Undang nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pasal 6 ayat 1 huruf B, serta pasal 7 ayat 2 KUHAP.

[Kiki Julnasri Priatama]

Penulis: Ocky Anugrah Mahesa