BPK Endus Pembayaran Honor Ganda dalam Penyelenggaraan Haji

Ilustrasi
Ilustrasi (Allianz)

HUKUM, KLIKPOSITIF -- Badan Pemeriksa Keuangan RI mengendus adanya pembayaran biaya perjalanan dinas dan honor ganda dalam penyelengaraan ibadah haji (PIH).

Praktek tersebut membuat adanya kelebihan pembayaran oleh negara senilai Rp436,57 juta.

baca juga: Empat Menteri Agama di Asia Tenggara Gelar Pertemuan Virtual, Ini yang Dibahas

Pembayaran ganda tersebut untuk uang lembur dan transport pada hari libur Direktorat Jenderal (Ditjen) Penyelenggaraan Haji dan Umroh (PHU), Ditjen Pelayanan Haji Dalam Negeri, dan Ditjen Pembinaan Haji dan Umroh senilai Rp322,71 juta.

Selain itu, terdapat pula pembayaran honorarium kegiatan dan narasumber yang tidak mengacu pada standar biaya masukan yang ditetapkan senilai Rp113,85 juta.

baca juga: Terkait Program Peningkatan Kompetensi Penceramah Agama, Ini Komentar Mantan Menteri Agama

Bagi BPK dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2017, hal itu disebabkan oleh disebabkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penguji Surat Perintah Membayar (SPM), dan Bendahara Pengeluaran PIH.

Tiga pejabat tersebut dinilai tidak cermat dalam melaksanakan kegiatan dan tidak mengacu pada aturan yang ada.

baca juga: Digelar Via Daring, 120 Pengurus DPW LDII Sumbar Ikuti Rapimnas 2020

Kepala Seksi Keuangan Haji dan Bendahara Pengeluaran Haji disebutkan juga kurang cermat dalam menata belanja operasional, khususnya belanja uang lembur.

Terkait dengan itu, BPK merekomendasikan Menteri Agama agar memerintahkan kepada direktur terkait untuk mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran.

baca juga: Anggota Baleg DPR Sebut Kewenangan BPK Tereduksi dalam RUU Cipta Kerja

Selain itu Menteri Agaman juga diminta untuk menyetorkan uang itu ke rekening PAOH (Penyelenggaraan Anggaran Operasional Haji) senilai Rp436,57 juta.

Selain itu, dalam pemeriksaan tersebut, BPK juga menemukan penyimpangan peraturan terkait penempatan dana haji sebesar Rp1,6 triliun.

Penempatan dana haji dalam investasi jangka pendek senilai Rp1,51 triliun dalam bentuk deposito berjangka satu bulan pada bank konvensional. Ada pula penampatan pada SUN valas senilai US$10 juta atau ekuivalen senilai Rp113,85 juta.

Atas permasalahan itu, Direktur Pengelolaan Dana Haji memberikan penjelasan bahwa sebagian depsoito tersebut telah dicairkan dan dipindahkan ke bank syariah.

Dana haji dalam bentuk SUN pun akan dicairkan pada saat jatuh tempo Mei 2017.

BPK pun merekomendasikan Menteri Agama agar memerintahkan Direktur Pengellaan dana Haji untuk menncairkan investasi dalam bentuk deposito dan SUN yang belum sesuai prinsip syariah dan memindahkannya pada investasi yang sesuai dengan prinsip syariah.(*)

Penulis: Ocky Anugrah Mahesa