Persentase Kelulusan Pelamar CPNS Dari Sumbar Memprihatinkan, Ini Tangapan Menpan-RB

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur (KLIKPOSITIF/Joni)

PADANG ,KLIKPOSIIF -- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur mengungkapkan dari hasil kelulusan dalam ujian penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil ( CPNS ) masih didominasi dari pulau Jawa.

Kemudian tingkat kelulusan masing-masing wilayah sangat berbeda, seperti Jogjakarta tingkat kelulusannya 24 persen. Sumatera Barat lebih kurang 4 persen, Aceh 3 persen, Papua hanya 1 persen.

baca juga: PKBM Dharma Nagari Solok Selatan Latih Barrista Kopi Dengan Program Life Skill

"Hal itu yang bakal dan penyebab terjadinya kesenjangan mutu pendidikan," katanya ketika menjadi pembicara kunci dalam kegiatan seminar ekonomi bisnis, akuntasi dan ilmu sosial di Gedung Pertemuan BI Perwakilan Sumbar , Jumat, (13/10).

Dirinci Asman, untuk Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM), serta Mahkamah Agung telah membuka rekrutmen CPNS . Formasi di Kemenkumham 17 ribu lebih, pendaftarnya 1,3 juta orang. Kemudian untuk calon hakim, formasinya 1.600, pendaftar mencapai 30 ribu orang.

baca juga: Musorkablub KONI Pessel Siap Digelar, Pendaftaran Calon Ketua Dibuka Mulai Hari Ini

"Berdasar hasil tes, yang lulus kebanyakan pendaftar masih didominasi dari pulau Jawa," tuturnya.

Untuk itu, Asman berharap lembaga pendidikan harus terus memperbaiki diri dengan target utama melahirkan lulusan yang memiliki daya saing tidak terkecuali di Sumbar .

baca juga: Seorang Wartawan dan Satu Rekannya Dikeroyok OTK di Kota Padang

Apalagi menurutnya, perkembangan teknologi informasi saat ini sangat pesat, seharusnya tidak ada kendala jarak wilayah dalam pemerataan pendidikan dan sistem pembelajaran.

Tidak terkecuali perguruan tinggi negeri dan swasta yang ada di daerah, supaya melakukan evaluasi dan kajian guna mendapatkan lulusan yang benar-benar memiliki daya saing.

baca juga: Pemko Pariaman Minta ATCS ke Kemenhub, Ini Fungsinya

“Apa permasalahannya. Kopertis (Koordinator Perguruan Tinggi Swasta) juga harus mengevaluasi. Apakah mungkin guru atau dosen yang harus dievaluasi, apakah kurikulum, sarana prasarana yang kurang mendukung, atau jam mengajar juga perlu dievaluasi,” ujarnya. [Joni Abdul Kasir]

Penulis: Eko Fajri