KPK:Sumbar Jangan Takut Cabut Izin Tambang Non CnC

Ilustrasi
Ilustrasi (KLIKPOSITIF)

PADANG , KLIKPOSIIF -- Ketua Tim Pencegahan Korupsi Sumber Daya Alam KPK Dian Patria menegaskan pemerintah provinsi Sumatera Barat tidak perlu takut melakukan pencabutan mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) Non Clean and Clear (CnC). Pasalnya menurutnya aturan pencabutan sudah jelas.

" Sumbar nggak usah takutlah, aturannya kan jelas," katanya usai Kegiatan Kordinasi dan Supervisi Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2017, Kamis (19/10) di Hotel Inna Muara Padang - Sumbar .

baca juga: Hujan Deras di Kota Padang, Jundul Rawang Banjir Lagi

Jika ketakutan akan tuntutan dari pihak perusahaan tambang , Pemprov Sumbar bisa melakukan pemblokiran bagi perusahan izin yang sudah berakhir. "Kalau diblokir pihak tambang kan gak bisa ngapa-ngapain. Mau cabut atau tidak mereka tidak bisa beroperasi. Bea Cukai, Hubla dan ESDM gak layani, Intinya mereka mau ngapain. Kalau mereka beroperasi paling buat dokumen fiktif, ketahuan ditangkap," jelasnya.

Kata Dian Patria, ketakutan pencabutan akan pencabutan izin hanya terjadi di Sumbar saja. "Jambi udah cabut tuh. Di Sumsel mereka dituntut tetap juga dicabut," ujarnya.

baca juga: DPR Uangkap Temuan Masih Adanya Pemotongan Dana BOS Madrasah

Dia menegaskan awal Januari 2018 nanti semua urusan izin tambang dimulai dari nol, dengan arti kata kegiatan Koordinasi dan Supervisi Mineral dan Batu Bara (Korsup Minerba) yang dilakukan Kementerian ESDM bersama Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) terkait izin akan dimulai dari awal.

"Kami akan layani yang benar, sehat dan yang punya izin saja," tuturnya.

baca juga: Wakil Ketua DPR Berharap Hal Ini dalam Pilkada Serentak 2020

Dia mengancam, tambang Non CnC jika tetap beroperasi, KPK juga bisa menyurati presiden kejadian dilapangan. "Ini persoalan kerugian negara," katanya.

Untuk Sumbar tegasnya lagi, tidak perlu takut untuk memblokir tambang bermasalah.

baca juga: Hari Ini Kasus COVID-19 di Pessel Jadi 181, Meninggal 6 Orang

"Tadi ada perwakilan dari Pemprov Sumbar akan koordinasi sama saya, tinggal terlepon saya, selasai, aturannya sudah jelas kok, ," tutupnya.

Sebelumnya Pemprov Sumbar belum melakukan pencabutan terhadap tambang Non CnC dengan alasan juklak juknis pencabutan belum keluar dari Ditjen Minerba. (Joni Abdul Kasir)

Penulis: Eko Fajri