Bupati dan Wakil Bupati Tidak Akur, Pemprov Sumbar Turunkan Tim Harmonisasi

Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit
Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit (Joni ABK/Klikpositif)

PADANG, KLIKPOSIIF -- Tim harmonisasi bentukan Pemprov Sumbar kembali mencium aroma ketidakakuran kepala daerah. Untuk itu, tim akan kembali turun ke daerah-daerah guna membidik kepala daerah dan wakilnya yang kurang harmonis.

Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit mengatakan telah melakukan pembicaraan dengan gubernur terkait tim akan turun lagi.

baca juga: Tinjau Convention Hall Bukit Lampu, Wagub Sumbar: Kalau Memungkinkan Boleh Dipakai Masyarakat

"Dalam waktu dekat tim harmonisasi akan kembali turun ke daerah," ujarnya usai pertemuan Bakohumas di Auditorium Gubernur, Selasa 24 Oktober 2017.

Dikatakannya, bahwa gubernur merupakan perwakilan pemerintah pusat, sebagai pembina dan pengawas bupati/walikota.

baca juga: Tujuh Personel Polda Sumbar Dipecat Tidak Hormat , Empat Diantaranya Terkait Narkoba

"Jadi untuk hal pembinaan dan pengawasan gubernur telah mengambil langkah-langkah untuk dilakukan perbaikan. Namun, jika tidak juga digubris akan dilayangkan surat teguran. Hingga meneruskannya pada Kementerian Dalam Negeri untuk ditindaklanjuti," katanya.

Terkait evaluasi tim harmonisasi yang telah dilakukan kepada beberapa kepala daerah dan wakilnya beberapa waktu lalu, telah disampaiakan kepada yang bersangkutan. Sudah ada yang menanggapi evaluasi yang dilakukan. Namun, ada juga yang belum ditanggapi.

baca juga: Terima Perintah Penyelidikan Dugaan Korupsi Dana Covid-19, Polda Sumbar Bentuk Tim

Dicontohkan wagub, salah satu bentuk pembinaan dan pengawasan gubernur yakni, dengan tidak menyetujui perjalanan dinas ke luar negeri kepala daerah.

"Jadi, ada kepala daerah yang akan melakukan perjalanan dinas ke luar negeri, namun tidak disetujui gubernur. Itu menjadi salah satu contoh pembinaan dan pengawasan gubernur secara tegas kepada daerah sebagai perwakilan pemerintah pusat," ulasnya.

baca juga: Usai Jabat Dua OPD di Pessel, Ahda Yanuar Kembali ke Pemprov

Disebutkannya, karena tidak harmonisnya kepala daerah dan wakilnya, akan membuat roda pemerintahan tidak jalan. Hal itu jelas sangat merugikan pembangunan dan masyarakat. Untuk itu, ia berharap gubernur yang memiliki kewenangan pengawasan dan pembinaan terhadap daerah dapat kembali mengharmoniskan kepala daerah yang tengah bertikai.

"Harmonisnya hubungan kepala daerah dan wakilnya juga akan membuat roda pemerintahan akan berjalan dengan baik. Sehingga, tidak akan merugikan pembangunan dan masyarakat," pungkasnya.

Penelusuran KLIKPOSITIF , ada beberapa daerah saat ini kepala daerah dan wakilnya belum akur yang muncul ke publik. Salah satunya para petinggi di Kabupaten Pesisir Selatan terkait perusakan kawasan wisata Mandeh, membuat hubungan bupati dan wakil bupati memanas.

[Joni Abdul Kasir]

Penulis: Rezka Delpiera