Apa Kata Hilmar Farid Tentang Kegiatan Kebudayaan yang "Dikuasai Pemerintah" ?

Gubernur Sumbar Irwan Prayitno dan Direktur Jenderal Kebudayaan Hilmar Farid
Gubernur Sumbar Irwan Prayitno dan Direktur Jenderal Kebudayaan Hilmar Farid (KLIKPOSITIF / Joni Abdul Kasir)

PADANG, KLIKPOSITIF -- Selama ini, kegiatan kebudayaan dan kesenian dipandang dan terkesan dikuasai oleh pemerintah, sebab dalam setiap kegiatan selalu ada campur tangan pemerintah bahkan sampai persolaan teknis.

Menyikapi hal tersebut, Direktur Jenderal Kebudayaan Hilmar Farid menegaskan, daerah harus melibatkan masyarakat dalam setiap kegiatan kebudayaan yang dilakukan pemerintah sehingga tidak ada lagi cap kegiatan plat merah dalam setiap kegiatan kebudayaan.

baca juga: BPBD Padang Sebut Shelter Pasar Raya Paling Bagus Hadapi Bencana

"Libatkan semua unsur mulai dari masyarakat, budayawan dan pelaku seni dalam setiap kegiatan yang dilakukan pemerintahan," tagasnya usai Penandatanganan Kesepakatan Bersama Urusan Kebudayaan Pemprov Sumbar dengan Dirjen Kebudayaan RI, Selasa (7/11) di Padang.

Katanya, kegiatan kebudayaan tidak boleh dikuasai oleh kalangan birokrasi saja, masyarakat harus ikut berpartisipasi di dalamnya, termasuk budayawan dan penggerak unsur-unsur budaya seperti pelaku kesenian .

baca juga: Percepat Penanganan Covid-19, Menkeu Dorong Akselerasi Penggunaan Anggaran

"Kata kuncinya libatkan semua unsur, pemerintah hanya mempasilitasi," sebutnya.

Ia berharap, kedepan kegiatan kebudayaan lebih terfokus, maka dilakukan kerjasama dengan daerah sehingga iven kebudayaan lebih spesifik dalam satu periode tertentu.

baca juga: Persiapan Kejurda, Puluhan Calon Atlet Taekwondo Pessel Ikuti Kenaikan Sabuk

Pada kesempatan yang sama, Gubernur Sumbar Irwan Prayitno mengatakan, kerjasama dengan pemerintah pusat tersebut akan melahirkan program dan anggaran. Kegiatan kebudayaan dilakukan dengan cara "dikeroyok" sehingga lebih tepat sasaran.

"Pada Perjanjian Kerjasama (PKS) anggaran dibuat secara bersama termasuk kabupaten dan kota, sehingga kegiatan itu mengena dan tepat sasaran," katanya.

baca juga: PPKM Mikro Berlaku Mulai Besok, Begini Ketentuannya

Sementara Kepala Dinas Kebudayaan Sumbar Taufik Efendi mengatakan, kedepan pemerintah pusat bersama daerah akan membentuk iven bersama dalam bentuk kolaborasi atau kerjasama semua unsur. Ia mencontohan, sejak pekan budaya berakhir pada tahun 2004, Sumbar tidak lagi mempunyai iven besar yang bisa mendongkrak budaya .

"Kami sedang godok iven internasional Minangkabau yang dilaksanakan secara bersama. Disana nanti dijelaskannya tufoksi masing-masing, apa kerja pemerintah dan apa pula kerja seniman dan budayawan," jelasnya.

Kedepan, tegasnya, tidak ada lagi cap plat merah dalam setiap kegiatan kebudayaan. "Tugas dinas bukan untuk angkat-angkat meja, susun sound sistem," kata Taufik.

Kemudian, ditambahkannya, kerjasama itu juga menjadi patokan prioritas kerja dalam bidang kebudayaan dalam satu tahun kedepan. "Sehingga jelas apa fokus kebudayaan dalam satu tahun itu," tutupnya. (Joni Abdul Kasir)

Penulis: Eko Fajri