Komite Etik Ancam Hentikan Munaslub Golkar

Ketua Komite Etik Fadel Muhammad
Ketua Komite Etik Fadel Muhammad (Net)

KLIKPOSITIF - Ketua Komite Etik Fadel Muhammad mengaku tak segan menghentikan jalannya Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar jika money politics benar-benar terjadi pada forum tertinggi di internal partai berlambang beringin tersebut.

Fadel mengaku telah menyampaikan hal tersebut kepada Aburizal Bakrie (ARB) soal rencana penghentian jalannya Munaslub. “Kalau ada bukti kita akan proses terus sampai last minute. Saya sudah sampaikan sama ARB, apabila nanti kita temukan (money politics), kita stop Munaslub ini,” kata Fadel, Senin 16 Mei 2016.

baca juga: RI Jadi Tuan Rumah KTT G20, Menteri BUMN Pastikan Keandalan Suplai Listrik di Bali

Fadel mengaku sudah mencium politik uang dalam arena Munaslub. Hanya saja, hal itu sulit dibuktikan. Namun, kata dia, money politics semakin menguat malam ini tepatnya jelang pemilihan ketua umum. “Ini kan mulai terjadi malam ini transaksi-transaksi. Sekali lagi, kalau terjadi kita stop Munaslub ini,” tegasnya.

Sementara itu, Sekretaris Komite Etik, Rudy Alfonso meminta kepada para peserta dan kandidat agar tak melakukan tindakan yang melanggar kode etik. Ia meminta kepada peserta jika ingin melakukan interupsi dalam sidang-sidang dilakukan dengan tata karma yang baik. “Interupsi jangan provokatif, anarkis dan mengakibatkan kegaduhan, menjaga tutur kata dan tidak bertele-tele yang akan membuat persidangan tidak menentu,” ajaknya.

baca juga: Gerakan Vaksinasi Massal Golkar Padang Lebihi Target

Rudy juga mengimbau kepada pimpinan sidang untuk berlaku adil kepada semua peserta sidang. “Kami mengimbau pimpinan sidang berlaku adil dan tidak bersifat arogan,” tegas dia.

Menurut Rudy, ada kandidat yang diduga melakukan kampanye di luar jadwal yang telah ditentukan. Atas hal itu, Rudy mengaku Komite Etik telah mengambil tindakan tegas. “Dugaan kampanye di luar jadwal, kami sudah lakukan teguran. Yang membuat kegaduhan di dalam sidang sedang kami proses. Apakah yang bersangkutan punya hak suara atau tidak, akan kami putuskan dalam waktu dekat,” jelasnya.

baca juga: Menginspirasi saat Pandemi, PLN Beri Penghargaan Wirausaha Tangguh 2021

Pada saat sama, Rudy mengaku sudah memanggil Komisi Administrasi Panitia Munaslub terkait adanya dua delegasi dari satu daerah yang tak memiliki hak suara, namun diberikan hak suara.

“Kami sudah panggil komisi administrasi. Kami periksa kenapa bisa terjadi seperti itu. Ada human error, kesalahan staf yang tidak teliti mengecek surat mandat. Kami juga sudah keluarkan surat peringatan agar lebih teliti dalam mengeluarkan surat ID,” tutur Rudy.

baca juga: Peringati 57 Tahun Partai Golkar, DPD Golkar Padang Siap Menangkan Pemilu 2024

[Bobby Andalan]

Penulis: Fitria Marlina