Diskominfo Sumbar Terima Pengaduan Registrasi Kartu Seluler

Registrasi SIM Card
Registrasi SIM Card (KLIKPOSITIF/Joni Abdul Kasir)

PADANG, KLIKPOSITIF -- Dinas Komunikasi dan Informatika ( Diskominfo ) Sumatera Barat ( Sumbar ) menerima pengaduan bagi masyarakat yang kartunya tidak bisa teregistrasi karena ketidakcocokan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK).

"Kami Diskominfo Sumbar akan menerima pengaduan masyarakat dengan cara mencatat keluhan dari masyarakat. Apa kendala kartu tidak bisa teregistrasi," ujar Kepala Diskominfo Sumbar , Yeflin Luandri saat ditemui di kantor gubernur, Kamis (16/11).

baca juga: Bersama Wagub Audy Joinaldy, Alumni Belanda Asal Sumbar Bahas Pembangunan Sumbar

Disebutkannya, Kominfo dan Dukcapil bekerja sama dengan para operator seluler mewajibkan verifikasi data pelanggan. Pengguna kartu SIM diberikan waktu mulai dari 31 Oktober 2017 hingga 28 Februari 2018 untuk melakukan registrasi ulang sesuai data Dukcapil.

"Jadi kita telah koordinasi dengan instansi terkait, baik itu Dukcapil maupun operator seluler dalam hal untuk registrasi ulang," ujarnya.

baca juga: International Commission Of Jurists Berikan Penghargaan pada Pengadilan Agama Pariaman Karena Hal Ini

Lanjutnya, di Indonesia sendiri, diperkirakan terdapat 360 juta kartu SIM yang sudah beredar. Namun, hanya 290 juta kartu yang diperkirakan aktif digunakan. "Itu sudah masuk Sumbar . Mungkin akan terus bertambah lagi menilik dengan kemajuan teknologi dan pengguna telpon seluler terus meningkat, khususnya android," tuturnya.

Dia berharap, adanya registrasi kartu yang dilakukan masyarakat sehingga akan terhindar dari tindakan penyalahgunaan nomor prabayar mereka.

baca juga: Cek Pos Pelayanan Operasi Ketupat, Kapolres Terus Ingatkan Prokes

Sementara itu, Penguna telpon seluler , Putra (29) menyebutkan, bahwa sudah mencoba registrasi kartu ini namun sering gagal. Padahal, kecocokan registrasi KTP dan KK sudah tepat. "Ini sangat ribet. Masa nomor induk kependudukan di KTP dan nomor KK sudah benar. Tapi, masih juga gagal registrasi," tukasnya.

Sebelumnya, Menkominfo Rudi Antara menyampaikan bahwa untuk proses regristrasi data yang diperlukan hanya Nomor Induk Kependudukan dan Kartu Keluarga.

baca juga: Tambah 5 Warga Tanah Datar Positif COVID-19, Bupati Sebut Kasus Naik Akibat Abai Prokes

"Proses registrasi dapat dilakukan sendiri dengan mengirim ke 4444, sebuah layanan yang tidak berbayar Menkominfo meyakinkan bahwa semua data pelanggan yang diregistrasi aman," pungkasnya.

[Joni Abdul Kasir]

Penulis: Agusmanto