Nasrul Abit : Jangan Ada Lagi Pelicin dalam Pelayanan

Nasrul Abit
Nasrul Abit (KLIKPOSITIF/Joni Abdul Kasir)

PADANG, KLIKPOSITIF -- Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit minta Organisasi Perangkat Daerah ( OPD ) melahirkan inovasi dalam penyelenggaraan negara terutama dalam pelayanan publik, sehingga pelayanan yang diberikan kepada masyarakat tidak monoton.

Hal itu dianjurkan oleh Peraturan Pemerintah (PP) Nomor: 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, atau pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Namun harus sesuai dengan mekanisme yang ada.

baca juga: Inilah Cerita CEO Randang Mak Yus, Wirausaha BI Terbaik 2020 Kategori Perkembangan Usaha Tersignifikan

"Inovasi ini harus dilakukan dalam rangka percepatan terwujudnya masyarakat yang madani dan sejahtera" ungkap Nasrul Abit .

Nasrul mengaskan, masyarakat wajib mendapatkan pelayanan praktis, biaya murah tepat waktu. Terobosan baru bisa dilakukan dengan cara pelayanan online sehingga bebas dari praktek pungli. "Jangan ada lagi "pelicin" dalam pelayanan," tegasnya.

baca juga: Resmi Jabat Bupati dan Wabup Pessel, Ini Profil Singkat Rusma Yul Anwar dan Rudi Hariansyah

Untuk itu tanggung jawab kepala OPD melahirkan inovasi dimasing-masing dinas yang dipimpin dengan cara melakukan perbaikan, efektivitas, kualitas pelayanan, tidak menimbulkan konflik kepentingan, berorientasi kepada kepentingan umum, dilakukan secara terbuka, memenuhi nilai kepatutan, dan dapat dipertanggung jawabkan hasilnya serta bukan untuk kepentingan diri sendiri.

"Buat terobosan agar pelayanan semakin baik dan publik senang," katanya.

baca juga: Ditodong Pistol dan Ditampar, Sopir Truk Sawit Laporkan Ketua DPRD Pasbar

Sementara Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri Dodi Riyadmadji menjelaskan, Sesuai perintah PP no 38 tahun 2017 yang merupakan turunan dari UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bentuk Inovasi Daerah meliputi inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah, inovasi Pelayanan Publik, dan/atau Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

"Sasaran Inovasi Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dan peningkatan daya saing daerah," jelasnya.

baca juga: Kapolda Sumbar Tegaskan Agar Tidak Ada Lagi Kasus Perusakan dan Pembakaran Hutan

[Joni Abdul Kasir]

Penulis: Iwan R