Status Tersangka Wabup Pessel Dinilai Cacat Hukum?

Pengacara Wabup Pessel saat diwawancarai wartawan
Pengacara Wabup Pessel saat diwawancarai wartawan (KLIKPOSITIF/Kiki Julnasri Priatama)

PESSEL, KLIKPOSITIF -- Penasehat Hukum (PH) Wakil Bupati Pesisir Selatan Rusma Yul Anwar, Martri Gilang Rosadi menyebutkan bahwa penetapan status tersangka soal perusakan mangrove di Mandeh cacat hukum.

Ia menilai bahwa terdapat sejumlah kejanggalan dan kesewenang-wenangan dalam kasus tersebut seperti tidak adanya surat penetapan tersangka.

baca juga: Paslon 01 Pilkada Pessel Singgung Soal Wisata Halal, Paslon Urut 03 Sebut Hal Ini

"Namun yang paling krusial adalah penyitaan barang bukti tanpa adanya surat dari pengadilan. Dalam aturannya harus ada," katanya.

Keterangan tersebut diungkapkan penasehat hukum Rusma saat sidang perdana praperadilan kasus perungsakan Mangrove di Pengadilan Negeri (PN) Painan pada Jumat 8 Desember 2017 siang.

baca juga: 3 Jam Debat Kandidat Putaran Kedua, Ini Hasilnya

"Selain itu penetapan tersangka kami nilai sangat tergesa-gesa. Sebenarnya Pak Rusma sudah memesan bibit mangrove untuk mengganti yang rusak," tuturnya. Kemudian, penetapan status tersangka itu katanya juga bermuatan politik.

Sementara itu, kuasa hukum dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Carles membantah tudingan Martri.

baca juga: Banjir di Pessel, Mahasiswa Galang Bantuan

Menurut dia, semua proses penyelidikan, penyidikan hingga penetapan mantan Kepala Dinas Pendidikan Pesisir Selatan itu sudah sesuai prosedur.

"Kami akan buktikan nanti. Semua jawabannya telah kami siapkan. Tunggu saja. Nanti akan kita buktikan di agenda sidang pembacaan jawaban," sebut Carles.

baca juga: Hanyut Saat Menyeberang Sungai, Empat Ditemukan Meninggal dan Satu Masih Dalam Pencarian

Sidang praperadilan kasus pengrusakan mangrove di Mandeh itu dimulai hari ini dan akan dilanjutkan pada Senin 13 Desember 2017, dengan agenda pembacaan jawaban termohon.

Setelah itu sidang kembali berlanjut pada Selasa 14 Desember dan Rabu 15 Desember 2017 untuk mendengarkan keterangan saksi dari kedua pihak

"Kemudian baru kesimpulan. Putusan akan dibacakan pada Jumat 17 Desember 2017. Karena sidang pra-peradilan itu hanya tujuh hari," pungkas Hakim Ketua Muhammad Hibrian.

[Kiki Julnasri Priatama]

Penulis: Ocky Anugrah Mahesa