Warsi : Sumbar Kehilangan Hutan Seluas 578.372 Hektare

Direktur Komunitas Konservasi Indonesia Warsi Rudi Syaf
Direktur Komunitas Konservasi Indonesia Warsi Rudi Syaf (KLIKPOSITIF/Joni Abdul Kasir)

PADANG , KLIKPOSITIF -- Data dari Komunitas Konservasi Indonesia WARSI Dalam kurun waktu 25 tahun, Sumbar kehilangan hutan seluas 578.372 hektare (ha). Kehilangan hutan tersebut disebabkan beberapa faktor diantaranya alih fungsi hutan , baik secara legal maupun Ilegal, pembalakan dan penambangan liar dalam kawasan hutan .

Direktur Komunitas Konservasi Indonesia Warsi Rudi Syaf menyebutkan, kehilangan hutan secara ilegal dilakukan pemerintah dalam bentuk pemberian izin untuk hutan tanaman, seperti pemberian izin Hutan tanaman industri (HTI) di Siberut, Kabupaten Kepulauan Mentawai.

baca juga: SMPN 1 Padang Lakukan Tatap Muka Selama 3 Hari, Ini Alasannya

"Sementara pembalakan terjadi dibeberapa daerah di Sumbar, terakhir ditemukan di Kabupaten Sijunjung," katannya, saat media gathering KKI Warsi di Kubik Coffe, Kota Padang , Rabu 21 Desember 2017.

Penambangan liar dari analisa Citra Satelit TM yang dilakukan unit GIS WARSI telah terjadi kerusakan seluas 2.950 ha. Di Kabupaten Dharmasraya saja seluas 1.340 ha hutan rusak, Solok Selatan 1.610 ha. Penambangan liar bahkan sudah masuk kedalam kawasan Hutan Lindung Batanghari II.

baca juga: Hari Pertama Sekolah di Padang, Siswa Wajib Pakai Masker

"Agar tidak terjadi kerusakan kedepannya perlu dilakukan langkah-langkah pencegahan. Pencegahan harus melibatkan masyarakat," tutur Rudi.

Dijelaskannya, dampak dari kerusakan hutan akan mengancam keberlangsungan hidup masyarakat seperti bencana ekologis, konflik lahan, konflik sosial serta kemiskinan. Oleh sebab itu, Menurut pria berambut gondrong itu, WARSI gencar melakukan pengelolaan hutan berbasis masyarakat (PBHM).

baca juga: Viral Jemaah Padang Sumbar Berangkat Haji 2020, Kemenag: Hoaks

"Kami libatkan masyarakat dalam pengelolaan hutan , sehingga hutan menjadi nilai ekonomi bagi masyarakat tanpa merusak hutan itu sendiri, seperti hutan nagari yang telah dilakukan di Kabupaten Solok Selatan sejak tahun 2019 lalu," ulasnya.

Belakangan PBHM mulai diadopsi pemerintah secara nasional yang lebih dikenal dengan hutan sosial. Bahkan tahun 2017 ini Sumbar menargetkan 500.000 ha hutan sosial. Walaupun belum tercapai niat baik pemerintah sudah mulai terlihat dalam penyelamatan hutan dari deforestasi.

baca juga: Selama Pandemi Covid-19, Semen Padang Musnahkan Ribuan Sampah Medis

"Sumbar mengusung konsep tata kuasa, tata kelola, tata usaha dan tata niaga dalam pemanfaatan dan penyelamatan hutan ," katanya.

Terakhir, disampaikannya, tata kelola dilakukan dengan pengajuan legalitas kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk dikelola oleh lembaga masyarakat. Di Sumbar sudah 91.548 ha yang dikelola 29 Lembaga Pengelolaan Hutan Nagari (LPHN), 23 Hutan Kemasyarakatan ( HKm) dan 2
4 Hutan Tanaman Rakyat (HTR).

"Masih ada dalam pengusulan sekitar 170.000 ha, sedang berproses sekitar 130.605 ha. Dalam hitungan kami sebesar 22 persen kawasan kelola rakyat atau pengelolaan hutan berbasis masyarakat yang belum tercapai di tahun ini," tukasnya.

[Joni Abdul Kasir]

Penulis: Iwan R